Reporter: Filemon Agung | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memastikan terus berupaya mencegah laju penurunan produksi yang terjadi di Blok Mahakam.
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengungkapkan pada tahun ini produksi Blok Mahakam ditargetkan mencapai 22 ribu barel per hari (bph) untuk minyak dan gas sebesar 434,89 juta standar kubik per hari (MMSCFD). "Ini kita lihat masih punya target untuk meningkatkan produksi Mahakam," kata Dwi dalam RDP bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (3/2).
Baca Juga: SKK Migas targetkan perpanjangan kontrak Blok IDD tahun ini
Dwi menambahkan, strategi peningkatan produksi Blok Mahakam bakal dilakukan lewat Optimasi Pengembangan Lapangan-Lapangan (OPLL) dan waterflood.
Merujuk data SKK Migas total potensi yang dapat diperoleh dari 145 sumur mencapai 187,9 juta barel setara minyak (MMBOE) meliputi minyak sebanyak 54,9 juta barel minyak dan gas sebesar 770,6 miliar kaki kubik (bcf).
Potensi tersebut diperoleh melalui baseline (eksisting) sebanyak 41 sumur dengan potensi 27,2 MMBO dan 229,6 BCF. Kemudian OPLL PHKT melalui incremental project (tambahan proyek) untuk 48 sumur dengan minyak sebesar 8,3 MMBO dan gas 169,8 BCF.
Selanjutnya OPLL di Lapangan Merah Besar dan Lapangan Sadewa meliputi 21 sumur dengan potensi minyak 12,71 MMBO dan gas 253,28 BCF. OPLL pada undevelop discovery di wilayah Sesumpu, Dian, Pamarung, Tengah dan Petung untuk 19 sumur. Estimasi produksi dari OPLL ini mencapai 1,27 MMBO dan 117,83 BCF.
Terakhir melalui strategi waterflood di North WF dan South WF pada 16 sumur dengan potensi 5,4 MMBO.
Baca Juga: Swasta bisa masuk bisnis transmisi listrik? Ini jawaban Kementerian ESDM
Dwi mengungkapkan dalam strategi meningkatkan produksi Blok Mahakam khususnya strategi OPLL maka diperlukan insentif dari pemerintah untuk membuat proyek menjadi ekonomis.
Menurutnya, saat ini telah diberlakukan insentif hulu migas mencakup perubahan First Tranche Petroleum (FTP) First Tranche Petroleum shareable dari 20% menjadi 5%, percepatan depresiasi atas biaya capital 4 tahun terakhir masa kontrak dan pengembalian penuh biaya capital pada tahun 2037 serta investment credit.
"Usulan insentif ini telah memaksimalkan fasilitas yang dapat diberikan sesuai PP 27/2017, dan akan dituangkan dalam amandemen KBH WK Mahakam," kata Dwi.
Dwi menambahkan, masih ada sejumlah insentif fiskal yang diperlukan yakni Pembebasan PPN dan PBB tahap eksploitasi, Pembebasan PPh dan PPN untuk biaya operasi fasilitas bersama, Pembebasan PPH dan PPn untuk alokasi biaya tidak langsung kantor pusat dan Pembebasan biaya tarif LMAN dan biaya pemanfaatan BMN eksterminasi. "Ini semua untuk berikan keekonomian yang wajar untuk WK Mahakam," pungkas Dwi.
Selanjutnya: Tata niaga batubara untuk kelistrikan perlu dibenahi, begini catatan IMEF
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
