Reporter: Leni Wandira | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Daimler Commercial Vehicles Indonesia (DCVI) menyambut positif sinyal pemerintah yang membuka peluang insentif bagi penggunaan truk listrik di sektor logistik. Namun, DCVI menilai bahwa insentif saja tidak cukup untuk mendorong adopsi kendaraan niaga berbasis listrik secara masif di Indonesia.
Presiden Direktur DCVI, Sankaranarayanan Ramamurthi, mengatakan wacana insentif dari pemerintah merupakan langkah awal yang menggembirakan untuk mempercepat transisi ke kendaraan listrik, terutama di segmen kendaraan komersial.
Menurutnya, dukungan pemerintah memang krusial mengingat biaya awal dan operasional kendaraan listrik masih lebih tinggi dibanding kendaraan diesel.
Baca Juga: Truk Listrik Berpeluang Dapat Insentif, Menperin Buka Suara
“Pertama-tama, ini sangat mengagumkan. Tapi untuk transisi yang berkelanjutan, dibutuhkan lebih dari sekadar insentif. Kita juga harus bicara soal teknologi dan ekosistem pendukung,” kata Ramamurthi kepada media, Selasa (10/6).
Ia menjelaskan, keputusan pembelian truk listrik bersifat rasional dan didorong oleh kebutuhan bisnis. Berbeda dari kendaraan penumpang, konsumen kendaraan niaga akan sangat mempertimbangkan aspek efisiensi biaya operasional.
“Jika tidak ada perbedaan signifikan antara biaya operasional listrik dan diesel, maka insentif pemerintah sangat dibutuhkan. Selain itu, keberadaan stasiun pengisian dan ekosistem pendukung lainnya juga penting,” imbuhnya.
Hal senada disampaikan Presiden Direktur DCVI sebelumnya, Naeem Hassim. Ia menyebut bahwa insentif untuk truk listrik tidak bisa disamakan dengan kendaraan penumpang.
“Kalau kendaraan penumpang dapat insentif lewat pengurangan PPN, itu tidak terlalu berdampak untuk kendaraan komersial karena ini bisnis B2B. Pemerintah perlu merancang skema insentif yang berbeda dan sesuai kebutuhan industri,” kata Hassim.
Baca Juga: Isuzu Dorong Insentif Operasional untuk Percepat Adopsi Truk Listrik
Menurutnya, teknologi kendaraan listrik untuk segmen niaga masih mahal, dan tanpa dukungan kebijakan yang tepat, adopsi kendaraan ini akan berjalan lambat.
"Kami siap bekerja sama dengan pemerintah untuk mencari bentuk insentif yang benar-benar efektif dan sesuai kebutuhan sektor logistik di Indonesia,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengisyaratkan bahwa pemerintah membuka peluang pemberian insentif untuk kendaraan listrik, termasuk truk. Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari strategi besar Indonesia menuju target net zero emissions pada 2060.
Selanjutnya: Adu Taji BTN Syariah dan CIMB Niaga Syariah Menjadi Bank Syariah Terbesar Kedua
Menarik Dibaca: Dukung Pemberdayaan Perempuan, Standard Chartered Fasilitasi Kredit kepada MBK
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
