Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Narita Indrastiti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menjalankan sejumlah langkah untuk menahan dampak negatif dari pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah ialah dengan mengurangi beban impor.
Untuk itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignatius Jonan menerangkan ada sejumlah proyek strategis nasional yang akan di-reschedule atau ditata ulang. Proyek kelistrikan menjadi bagian yang akan ditata ulang dan mendorong penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
"Tujuannya bagaimana kita mengendalikan impor. Lebih fokus menggunakan produk dalam neegri, TKDN," ujar Jonan di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (4/9).
Jonan menyebut, TKDN dalam proyek ketenagalistrikan rata-rata mencapai 20-40%. Sedangkan sisanya dipenuhi dengan impor.Untuk mengurangi impor, proyek 35.000 megawatt (MW) akan mengalami penundaan.
Jonan bilang, proyek yang belum financial close akan ditunda di tahun berikutnya. Jumlahnya mencapai sekitar 15.200 MW. Nilai investasi dari proyek tersebut sekitar US$ 24-25 miliar. Dengan penundaan ini, beban impor diproyeksikan akan yang berkurang sekitar US$ 8 miliar hingga US$ 10 miliar.
"Di awalnya ini (ditargetkan) akan selesai pada tahun 2019. Sekarang ada yang ditunda pada tahun 2021-2026. Bukan dibatalkan, tapi digeser," imbuh Jonan.
Menurut Jonan, meski menunda sejumlah proyek, namun target rasio elektrifikasi tetap akan tercapai. Ia pun optimistis target rasio elektrifikasi hingga tahun 2019 sebesar 99% akan bisa tercapai.
"Namun apa yang kita lakukan ini tidak mengurangi target elektrifikasi 99% di tahun 2019. rasio elektrifikasi hari ini sudah 97,3%. sampai akhir tahun 97,5% bisa," katanya.
Mengenai pengetatan impor barang ini juga berlaku pada sektor hulu migas, pertambanagn umum dan Energi Baru dan Terbarukan (EBT).
"Prinsipnya kita tidak akan mnenyetujui rencana impor untuk produk yang sudah bisa dihasilkan dalam negeri. Hasila ekspor harus kembali ke Indonesia, atau bisa ditempatkan di bank-bank pemerintah di luar negeri. Kalau tidak kembali ada sanksi untuk mengurangi ekspornya," jelasnya.
Soal isu adanya rencana kenaikan harga BBM, Jonan memberikan sanggahan. "Pemerintah tidak merencanakan kenaikan harga BBM dalam waktu dekat," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
