Reporter: Harry Febrian | Editor: Rizki Caturini
JAKARTA. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP)Panja Pencurian Pulsa Komisi I DPR hari ini (12/12), terdapat informasi yang tidak sinkron dari Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dan operator telekomunikasi tentang jumlah penyedia konten alias content provider (CP) yang terdaftar resmi di BRTI.
Dari pengakuan 10 operator telekomunikasi yang dipanggil oleh DPR, di antaranya Telkomsel, Indosat, XL dan Axis, terungkap total CP yang bekerjasama dengan mereka dan terdaftar resmi di BRTI mencapai 509 CP. Sedangkan data terakhir yang dikeluarkan BRTI baru ada sekitar 205 CP.
"Dari pertemuan ini, berdasarkan pengakuan operator, panja mencatat ada 509 CP terdaftar yang bekerjasama dengan pihak operator. Yang tidak terdaftar tentu lebih banyak," ujar Ketua Panja Pencurian pulsa komisi 1 DPR Tantowi Yahya di sela-sela RDP.
Hal ini merupakan satu indikasi kejanggalan karena berbeda dengan data yang terakhir dikeluarkan oleh BRTI, yaitu sekitar 205 CP.
Tantowi menjanjikan pihaknya akan menelusuri lebih jauh soal ketidaksinkronan data ini, karena bisa jadi merupakan indikasi tidak maksimalnya kinerja BRTI. "Perbedaan jumlah data ini akan kami dalami terus karena ini bukan hal sepele," tukas Tantowi.
Sementara itu Ketua Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Sarwoto Atmosutarno menyatakan perbedaan data itu adalah hal yang wajar.
"Terkadang ada CP-CP yang besar yang mengintegrasikan sejumlah pelaku bisnis kecil yang bisa menghasilkan konten, seperti mahasiswa atau fotografer. Agar ekonomis mereka melakukan semacam integrasi dengan CP besar," ujar Sarwoto.
Dari jumlah CP tersebut, sebagian besar masih bekerjasama dengan operator-operator besar. Telkomsel misalnya, tercatat bekerjasama dengan sekitar 204 CP dan penyelenggara layanan lainnya. Telkom Flexi bekerjasama dengan sekitar 64 CP. XL bekerjasama dengan 74 CP, dan Bakrie Telecomm dengan sekitar 60 CP.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
