/2026/10/13/633702258.jpg "DEN Ungkap Dilema Kuota BBM, Antrean SPBU atau Tekanan Fiskal")
Penulis: Chelsea Anastasia, Chelsea Anastasia | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Energi Nasional (DEN) mendorong penguatan ketahanan sistem energi nasional menyusul gangguan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah daerah dan pemadaman listrik yang melanda Batam, Kepulauan Riau, pekan lalu.
Anggota Pemangku Kepentingan DEN Muhammad Kholid Syeirazi mengatakan, gangguan distribusi BBM dipengaruhi lonjakan konsumsi, pengaturan kuota, serta keterlambatan kapal pengangkut BBM.
Sementara itu, gangguan pasokan listrik dapat berkaitan dengan penurunan daya mampu netto (DMN) pembangkit akibat terganggunya pasokan energi primer.
Baca Juga: Pertamina Ungkap Pemulihan BBM di Bali Pasca Ganjil-Genap untuk Pengisian Pertalite
"Beberapa daerah mengalami lonjakan konsumsi Pertalite karena kenaikan harga BBM non-PSO (Public Service Obligation) atau nonsubsidi. Dampaknya, BBM PSO (subsidi) tersalur lebih cepat," kata Kholid kepada Kontan, Minggu (18/10/2026).
Menurut Kholid, Pertamina Patra Niaga juga mengatur volume penyaluran untuk menjaga kecukupan kuota hingga akhir tahun.
Di sisi lain, keterlambatan kapal pengangkut BBM turut menghambat rantai pasok dan distribusi ke sejumlah wilayah.
"Pertamina Patra Niaga mengatur volume tersalur agar kuota cukup sampai akhir tahun. Penyebab lainnya adalah gangguan rantai pasok karena keterlambatan kapal pengangkut BBM," ujarnya.
Gangguan tersebut memperlihatkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara ketersediaan BBM, keterjangkauan harga energi, dan kemampuan anggaran negara membiayai subsidi serta kompensasi.
Kholid menjelaskan, ketergantungan terhadap impor BBM membuat biaya pengadaan energi domestik rentan terhadap kenaikan harga minyak mentah global.
Ketika harga minyak meningkat, tekanan terhadap anggaran subsidi dan kompensasi BBM juga berpotensi membesar.
Baca Juga: Blackout dan Antrean BBM Berulang, Konsumen Desak Pemerintah Evaluasi Layanan Energi
"Agar terjangkau, harga BBM Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) disubsidi. Dengan harga crude di atas US$ 100 per barel, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun ini bisa tembus di atas Rp 800 triliun," ungkapnya.
Menurut dia, pemerintah menghadapi dilema dalam menentukan kebijakan kuota BBM. Pembatasan penyaluran berisiko memicu kelangkaan dan antrean di SPBU, sedangkan pelonggaran kuota dapat meningkatkan beban fiskal pemerintah dan tekanan keuangan Pertamina.
Di sektor ketenagalistrikan, tantangan ketahanan energi tidak hanya berkaitan dengan kapasitas pembangkit.
Keandalan jaringan, ketersediaan cadangan operasi, dan kemampuan sistem menghadapi gangguan mendadak juga menjadi faktor penting untuk menjaga kontinuitas pasokan listrik.
Karena itu, Kholid menilai penguatan resiliensi sistem energi nasional perlu menjadi perhatian pemerintah.
Baca Juga: Pupuk Indonesia Perluas Distribusi Pupuk Subsidi Lewat Koperasi Merah Putih
Resiliensi mencakup kemampuan sistem untuk mengantisipasi, menyerap dampak, merespons, dan pulih dari gangguan pasokan maupun distribusi.
"Ke depan, sistem energi nasional perlu diperkuat dengan resiliensi sistem energi, yaitu kemampuan sistem energi untuk mengantisipasi, menyerap, merespons, dan pulih dari gangguan," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
