/2026/10/16/1226829700.jpg "Blackout dan Antrean BBM Berulang, Konsumen Desak Pemerintah Evaluasi Layanan Energi")
Penulis: Chelsea Anastasia, Chelsea Anastasia | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gangguan pasokan listrik yang memicu pemadaman meluas di Batam dan sekitarnya, serta antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah daerah, memicu desakan agar pemerintah mengevaluasi layanan sektor energi.
Lembaga konsumen meminta pemerintah dan badan usaha terkait membenahi keandalan pasokan, transparansi distribusi, hingga perlindungan bagi masyarakat yang terdampak.
Gangguan layanan energi tersebut bukan kali pertama terjadi sepanjang tahun ini. Pada Mei 2026, pemadaman listrik berskala luas juga terjadi di Sumatra.
Baca Juga: Pupuk Indonesia Mulai Salurkan Pupuk Subsidi Lewat Koperasi Merah Putih
Sementara pada September lalu, antrean BBM di Makassar dan Jember sempat mengganggu aktivitas masyarakat hingga mendorong penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di sekolah.
Teranyar, pemadaman listrik terjadi di Batam dan sekitarnya pada Oktober ini. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyebut, gangguan tersebut dipicu sejumlah persoalan teknis, termasuk sambaran petir dan dugaan hewan yang terkena jaringan listrik.
"Ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batam dan ada beberapa jaringan yang kena trouble karena ada petir. Dan ada kesalahan teknis lah, kira-kira begitu. Teknisnya itu ada tiga, salah satu di antaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena kelelawar atau apa," ujar Bahlil, Rabu (14/10/2026).
Di sisi lain, PLN Batam menyatakan telah melakukan perbaikan sistem ketenagalistrikan. Namun, berdasarkan penjelasan perusahaan, beban sistem saat ini mencapai 550 megawatt (MW), sedangkan kebutuhan listrik sebesar 590 MW.
Kondisi tersebut menyisakan defisit daya sebesar 40 MW sehingga perusahaan menerapkan pemadaman bergilir.
"Dengan begitu kami melakukan pemadaman secara bergilir untuk memenuhi 40 MW yang tadi defisit," ujar Sekretaris Perusahaan PLN Batam Rudi Antono dalam video resmi perusahaan, pekan lalu.
Baca Juga: Investasi BP dan Inpex di Blok Migas Bali Sinyal Positif Bagi Industri Migas
Gangguan pasokan juga terjadi pada distribusi BBM. Setelah antrean panjang di Makassar dan Jember pada September lalu, Bali menghadapi persoalan serupa.
Pemerintah Provinsi Bali bahkan mengimbau penerapan sistem ganjil genap untuk pembelian BBM bersubsidi pada 17–19 Oktober 2026 guna mengurai antrean di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Rentetan kejadian tersebut mendorong lembaga konsumen meminta pemerintah memastikan informasi mengenai pasokan energi sejalan dengan kondisi di lapangan.
Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi meminta Pertamina dan PLN bersikap transparan mengenai kondisi pasokan dan distribusi energi kepada masyarakat. Ia menilai, informasi mengenai kecukupan pasokan perlu disertai penjelasan atas gangguan yang terjadi di sejumlah daerah.
"Jangan bilang pasokan cukup tetapi buktinya distribusi kacau. Saya menduga pemerintah tidak jujur dan tidak transparan terkait pengurangan pasokan BBM bersubsidi, dan pengurangan anggaran subsidi energi," kata Tulus kepada Kontan, Minggu (18/10/2026).
Tulus juga menduga terdapat penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh kalangan industri dengan keterlibatan oknum tertentu.
Baca Juga: Singapura Surati Tujuh Perusahaan RI soal Karhutla, Asia Pulp & Paper Buka Suara
Menurut dia, praktik tersebut berpotensi mengganggu ketepatan sasaran penyaluran BBM bersubsidi. Dugaan tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut oleh pihak berwenang.
FKBI meminta Pertamina membenahi persoalan pasokan dan distribusi BBM secara menyeluruh. Pasalnya, antrean panjang di SPBU dinilai telah mengganggu hak konsumen sekaligus aktivitas ekonomi masyarakat.
Di sektor kelistrikan, FKBI mendesak pemerintah memastikan pemenuhan kebutuhan batu bara bagi pembangkit listrik melalui skema domestic market obligation (DMO).
Tulus menduga kewajiban pasokan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri belum dipenuhi sepenuhnya oleh perusahaan swasta.
"Saya menduga DMO batubara tidak dipenuhi 100% oleh swasta, mandat DMO adalah minimal 25%. Apalagi, harga batubara sedang tinggi di pasar internasional, pemerintah harus berpihak pada kepentingan nasional," tegasnya.
Desakan evaluasi juga disampaikan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Sekretaris Eksekutif YLKI Rio Priambodo menilai, pemerintah perlu memastikan adanya perlindungan yang adil bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat gangguan pasokan energi.
"Seperti pemadaman listrik yang sering contohnya. Serta antrean BBM yang panjang mengular dan pemerintah cenderung mengambil kesimpulan sepihak akibat panic buying. Masyarakat sudah susah tapi masyarakat juga yang terkena getahnya," tegas Rio.
Baca Juga: Gangguan Pasokan BBM Berulang, YLKI: Kepercayaan Publik Dipertaruhkan
YLKI juga meminta Presiden Prabowo mengevaluasi penanganan persoalan energi oleh Kementerian ESDM, termasuk meminta pencopotan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Permintaan tersebut didasarkan pada penilaian YLKI bahwa persoalan layanan energi belum terselesaikan di bawah kepemimpinan Bahlil.
Menurut Rio, pasokan listrik dan BBM merupakan kebutuhan vital yang gangguannya dapat menimbulkan dampak berantai terhadap aktivitas masyarakat, termasuk pendidikan dan kegiatan ekonomi.
"Kita tahu energi, BBM dan listrik, adalah hal vital yang harus dijaga pasokan dan keberlanjutannya, karena sedikit saja bermasalah menimbulkan efek berganda (multiplier effect), misalnya pendidikan karena sekolah diliburkan," tegasnya.
Untuk mencegah persoalan serupa berulang, YLKI meminta pemerintah membuka informasi mengenai stok BBM nasional secara transparan dan memastikan kecukupan pasokan di setiap daerah.
Adapun untuk sektor ketenagalistrikan, YLKI meminta PLN memastikan pemberian kompensasi kepada pelanggan yang terdampak apabila gangguan melampaui ketentuan tingkat layanan atau service level agreement (SLA).
Baca Juga: Pos Indonesia Siapkan Strategi Baru di Tengah Tekanan Bisnis Logistik
Sebelumnya, PLN Batam menyatakan telah menyiapkan kompensasi bagi pelanggan yang terdampak pemadaman listrik meluas. Besaran kompensasi disebut mencapai 25%, bergantung pada jenis layanan kelistrikan yang digunakan pelanggan.
YLKI juga membuka peluang menempuh jalur hukum apabila persoalan layanan energi tidak ditangani secara serius.
Rio mengatakan, pihaknya akan terus memantau perkembangan layanan energi dan menerima laporan masyarakat untuk ditindaklanjuti.
"YLKI juga terbuka apabila masyarakat memberikan informasi apapun soal energi ke YLKI untuk kita tindak lanjuti. Apabila perlu penanganan serius, terbuka peluang untuk YLKI mengajukan gugatan class action (perwakilan kelompok)," imbuh Rio.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
