Reporter: Gentur Putro Jati |
JAKARTA. Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi (Minerbapabum) akan kembali memfasilitasi pertemuan antara pihak PT PLN (Persero) dengan produsen batubara. Fasilitasi kedua dilakukan untuk menentukan harga titik temu yang memuaskan kedua belah pihak.
Direktur Jenderal Minerbapabum Departemen ESDM Bambang Setiawan mengakui fasilitasi pertama yang pekan lalu dilakukan instansinya sama sekali tidak menghasilkan kesepakatan apapun antara PLN sebagai pembeli batubara terbesar di dalam negeri dengan para pemasoknya.
"Staf saya sudah memanggil perusahaan-perusahaan batubara untuk berunding kembali dengan PLN. Kita ingin mencari titik temu harga yang diinginkan perusahaan dan PLN, sehingga jangan sampai ada kejadian salah satu pihak dirugikan," ujar Bambang, kemarin.
Sebelumnya Kepala Bidang Energi Batubara PLN Pudji Widodo menyebut setidaknya ada empat pembangkit yang terancam padam karena semakin menipis pasokannya. Yaitu PLTU Paiton 1 dengan kapasitas 2 x 615 MW, PLTU Cilacap 2 x 281 MW, PLTU Tanjung Jati B 2 x 660 MW, serta PLTU Suralaya yang berkapasitas total 3600 MW.
Menurutnya, keempat PLTU itu memiliki stok batubara di bawah 30 hari. PLTU Paiton yang dikelola Paiton Energy Company (PEC) memiliki cadangan selama 21 hari, Suralaya di bawah 30 hari, Tanjung Jati B selama 23 hari dan bahkan Cilacap disebut Pudji benar-benar padam minggu kemarin karena tidak memiliki cadangan batubara. Padahal pasokan normal yang ideal untuk satu pembangkit sebesar 1,5 bulan.
Pasokan terancam tersendat karena produsen batubara meminta harga terlalu tinggi dari harga patokan indeks batubara yang berlaku di pasar internasional. Ia menandaskan penawaran yang sempat masuk ke PLN untuk menghidupkan Paiton dari salah satu perusahaan batubara sebesar US$ 116 per ton. Padahal harga patokan batubara di Barllow Jonker, Australia lebih rendah sebesar US$ 94 per ton.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
