Reporter: Anna Suci Perwitasari | Editor: Anna Suci Perwitasari
Webinar Desa Seri Ketiga yang dihadiri secara virtual oleh Menteri Desa PDTT merupakan bagian rangkaian program pelatihan untuk para perangkat dan masyarakat desa pelaku BUMDes.
Dua seri sebelumnya memfokuskan pada tema “Adaptasi Bisnis BUMDes pada Masa Normal Baru” dan “Optimalisasi Aset Desa untuk Pengembangan BUMDes”. Situasi pandemi Covid-19 yang terjadi setahun belakangan memberikan tantangan baru yang lebih berat dalam program pengembangan BUMDes. Meski demikian, di waktu yang bersamaan diyakini juga muncul berbagai peluang baru yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan BUMDes.
Public Affairs Senior Manager Djarum Purwono Nugroho mengatakan, program pengembangan kapasitas pengelolaan BUMDes harus disesuaikan dengan kondisi pandemi agar BUMDes siap bangkit kembali tahun depan.
“Pandemi Covid-19 telah membawa dampak signifikan kepada perekonomian nasional. Namun diharapkan BUMDes ini bisa menjadi penggerak mulainya kembali roda perekonomian yang berawal dari desa,” ujar dia.
Baca Juga: Pembentukan bank tanah diklaim mampu meningkatkan investasi
Program pengembangan kapasitas pengelolaan BUMDes dilakukan Djarum dan Lokadata.id diawali dengan melakukan riset dan pemetaan secara mendalam yang didukung sistem pengawasan capaian SDGs secara sistematis dan terintegrasi.
Sistem ini menggunakan wadah bernama Dashboard Lokadata yang memuat data-data temuan capaian SDGs dari level provinsi, kabupaten/kota, hingga ke desa. Salah satu hasil temuannya menunjukan bahwa minimnya kontribusi BUMDes dalam pertumbuhan ekonomi disebabkan karena terbatasnya kualitas SDM, tata kelola BUMDes, hingga minimnya pemahaman potensi desa yang dimiliki sebagai basis usaha BUMDes.
Hasil riset dan pemetaan ini kemudian menjadi panduan dalam pelaksanaan program pengembangan kapasitas pengelolaan BUMDes di Kudus.
Dalam data roadmap yang tercatat di sistem Lokadata.id pada tahun 2020 tercatat 33 BUMDes di Kudus dengan rincian 21 BUMDes yang tidak aktif, 10 BUMDes aktif dengan kategori mendasar, dan dua BUMDes aktif dengan kategori bagus.
Implementasi program dilakukan dengan menggelar sejumlah pelatihan sejak pertengahan tahun 2019 yang melibatkan sedikitnya 50 desa di Kudus, baik yang telah memiliki BUMDes maupun yang baru akan mendirikan.
Pelatihan ini dilakukan dalam berbagai format mulai dari seminar untuk memberikan pemahaman regulasi dan kelembagaan BUMDes hingga diskusi kelompok dan praktik dengan materi analisis kelayakan usaha, perencanaan bisnis dan manajemen, hingga sharing kisah sukses. Pelatihan juga mencanangkan bobot skor sebagai indikator yang harus diraih oleh tiap BUMDes.
Baca Juga: Desa wisata mulai berbenah untuk menjaring pengunjung di masa pandemi
Secara berkelanjutan pelatihan diperdalam dengan menu intervensi terhadap empat BUMDes yang telah eksis dan memiliki potensi besar.
Keempat BUMDes tersebut memiliki diferensiasi unit usaha dengan keunggulannya masing-masing, yaitu Desa Rahtawu dengan BUMDes unit usaha wisata dan unit produk kopi, Desa Garung Lor dengan BUMDes unit usaha pengelolaan sampah, Desa Glagah Kulon dengan BUMDes unit produk madu, dan Desa Megawon dengan BUMDes unit produk sangkar burung.
Selain itu Djarum juga menggandeng platform e-commerce Blibli.com dalam melakukan pendampingan teknis ke sejumlah pengelola BUMDes terkait pemasaran secara daring.
Salah satu BUMDes yang berkembang pesat adalah BUMDes unit produk madu di Desa Glagah Kulon. Produk madu dengan merek Madu Muria ini telah memiliki standar kualitas dan strategi pemasaran yang baik. Hal ini tidak terlepas dari pendampingan teknis secara intensif dari Blibli.com tentang pemasaran kreatif secara daring untuk menjangkau konsumen yang lebih luas.
Purwono menambahkan, Djarum akan terus melanjutkan komitmen mendukung pencapaian tujuan SDGs melalui BUMDes. Dalam jangka panjang ia berharap melalui program ini, dari 123 desa yang ada di Kabupaten Kudus masing-masing memiliki sedikitnya satu BUMDes yang tumbuh dengan baik dan mendorong perekonomian masyarakatnya.
“Dengan semakin banyak BUMDes yang mampu mengelola potensi ekonomi dan sumber daya desa dengan baik dan benar, maka ekonomi desa akan semakin kuat dan menciptakan masyarakat desa yang makmur dan sejahtera,” pungkas Purwono.
Selanjutnya: Hingga pertengahan November, penyaluran dana desa mencapai Rp 38,9 triliun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
