Reporter: Elisabeth Adventa | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Komisi VI DPR mempertanyakan kebijakan akuisisi Perum Bulog terhadap perusahaan gula PT Gendhis Multi Manis (PT GMM). DPR menilai kebijakan ini tidak strategis dan berpotensi merugikan negara.
Anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar menilai, kebijakan Perum Bulog mengakuisisi saham PT GMM sebesar 70% patut dipertanyakan. Sebab, akuisisi tersebut tidak dilakukan dengan pembelian saham 100%.
"PT GMM yang diakuisisi Bulog itu kan otomatis akan menjadi anak perusahaan Bulog. Jadi kenapa akuisisi hanya 70 % saham, berarti ada sisa saham 30 % yang dimiliki pihak selain Bulog," katanya, Senin (27/2).
Menurut Nasril, sangat membahayakan apabila akuisisi perusahaan swasta oleh Bulog dilakukan hanya 70%. Itu artinya, sebesar 30% saham lain dikuasai oleh perorangan atau kelompok tertentu.
"Ada orang yang akan menikmati keuntungan besar dari kebijakan akuisisi Bulog ini. Sebab, dengan keistimewaannya Bulog itu BUMN yang duduk manis saja untung," ujarnya.
Perum Bulog setiap tahun mendapatkan kewenangan istimewa dari pemerintah untuk melakukan impor gula. Selain itu, Bulog juga diberikan privilege mengimpor bahan baku kebutuhan pokok nasional lain, sekaligus mendapatkan bantuan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari APBN.
"Kalau akuisisi Bulog cuma 70%, berarti pemilik saham 30%, PT GMM enak sekali bisa menikmati keuntungan pasti yang diperoleh Perum Bulog tiap tahunnya. Memangnya Bulog mau dipergunakan untuk memperkaya orang atau kelompok tertentu?" tanya Nasril.
Sepengetahuan Nasril, sebelum diakuisisi Bulog, PT GMM adalah perusahaan gula yang sedang bermasalah dan terlilit utang di lembaga perbankan. Sehingga cukup janggal jika Bulog mengakuisisi perusahaan yang tidak sehat, dan membayarnya dengan nilai pembelian puluhan miliar.
"Ada skenario apa Bulog mengakuisisi sehingga mengeluarkan dana besar untuk PT GMM terlilit utang di bank? Enak sekali pemilik PT GMM yang perusahaannya dibeli Bulog saat kreditnya macet, cuma 70 % lagi," ujarnya.
Politisi PAN ini mengusulkan audit atas kebijakan akuisisi Bulog tersebut. Audit tersebut perlu dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dengan melibatkan stakeholder terkait.
"Kita khawatir ada yang mengeksploitasi Bulog demi keuntungan tertentu. Jika hal ini terjadi, maka yang dirugikan ujung-ujung bangsa dan negara karena Bulog itu BUMN yang memegang hak monopoli komoditas tertentu," tegas Nasril.
Direktur Keuangan Perum Bulog, Iryanto mengungkapkan, dana sebesar Rp77 miliar dirogoh dari kas internal untuk mengakuisisi PT GMM. Menurutnya, akuisisi ini menjadi momentum untuk memperkuat Bulog menjadi stabilisator harga gula nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
