Reporter: Dimas Andi | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) yang mewadahi beberapa sektor industri bahan bangunan seperti keramik ubin, genteng keramik, sanitary ware, dan tableware menyatakan siap mendukung semua kebutuhan bahan bangunan untuk proyek IKN Nusantara.
Rencana biaya pembangunan IKN yang berkisar Rp 466 triliun sampai Rp 486 triliun tentu menjadi potensi dan peluang emas bagi industri keramik nasional, terlebih lagi di dalamnya terdapat aturan percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan sertifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).
Saat ini produk keramik nasional rata-rata memiliki nilai TKDN di atas 70% dan sekarang sedang dalam tahap ekspansi kapasitas produksi sebesar 75 juta meter persegi yang dimulai sejak 2021. Ekspansi ini ditargetkan selesai pada 2024.
Baca Juga: Asaki Buka Suara Terkait Tarif Pajak Konsumsi Listrik dari EBT
"Besaran volume ekspansi kapasitas produksi ini setara dengan 100% angka impor keramik per tahun dengan total investasi Rp 20 triliun sekaligus akan menyerap kurang lebih 10.000 tenaga kerja baru," ujar Ketua Umum Asaki Edy Suyanto dalam keterangan tertulis, Kamis (29/2).
Kehadiran IKN Nusantara yang disertai optimisme pelaku industri keramik nasional harus sepenuhnya didukung oleh keseriusan Pemerintah dengan melanjutkan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang telah terbukti efektif sebagai penggerak ekonomi dengan berbagai efek bergandanya.
HGBT terbukti menyelamatkan industri keramik di tengah pandemi Covid-19 dan meningkatkan daya saing industri keramik nasional. Namun, penerapan HGBT belum berjalan maksimal lantaran masih perlu dukungan pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, perihal kelancaran suplai gas dari PGN, baik ke industri di Jawa Bagian Barat maupun Timur, dengan penerapan alokasi gas industri tertentu (AGIT). Alhasil, manfaat dari HGBT belum sepenuhnya dirasakan oleh pelaku industri.
Gangguan suplai gas terjadi akhir-akhir ini di Jawa Bagian Barat, khususnya pada bulan Februari 2024, yang mana di sana dikenai batas pemakaian gas menjadi hanya sebesar 65%.
"Asaki juga mengharapkan adanya kepastian bagi setiap industri keramik yang sedang melakukan ekspansi kapasitas untuk bisa secara otomatis memperoleh jaminan suplai gas sesuai HGBT yakni US$ 6,5/MMBTU," jelas Edy.
Memasuki 2024, Asaki juga berharap dukungan dan perhatian khusus dari Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Kementerian Perdagangan terkait hasil penyelidikan masalah antidumping keramik impor dari China. Angka impor menunjukkan tren yang semakin meningkat dalam 5 tahun terakhir dan tercatat adanya defisit perdagangan lebih dari US$ 1,5 miliar.
Baca Juga: Tahun Ini, Asaki Proyeksikan Produksi Keramik Indonesia Tumbuh Positif
Asaki berharap kebijakan antidumping oleh KADI bisa diimplementasikan segera paling lambat pada kuartal II-2024 dengan besaran bea masuk minimal di atas 75%.
"Selain kebijakan antidumping, tentunya Asaki juga segera memproses perpanjangan Safeguard untuk produk impor dari China, India, dan Vietnam yang akan berakhir pada kuartal IV-2024," imbuh Edy.
Tidak ketinggalan, Asaki memiliki keyakinan bahwa pemerintah baru yang terpilih akan melanjutkan kebijakan ekonomi Presiden Jokowi saat ini, salah satunya adalah Perpanjangan Keppres No. 121 Tahun 2020 tentang HGBT.
Di samping itu, Asaki juga terus meminta penerapan secepatnya Revisi SNI Wajib Kementerian Perindustrian yang diharapkan dapat menjadi instrumen penguatan dan resiliensi bagi industri keramik dalam negeri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
