Reporter: Muhammad Julian | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah menetapkan larangan ekspor bijih bauksit pada Juni tahun depan dibarengi dengan tantangan. Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Rizal Kasli mengatakan, larangan ekspor bijih bauksit sejatinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (UU Minerba) yang mewajibkan adanya peningkatan nilai tambah mineral dalam kegiatan usaha pertambangan melalui pengolahan dan pemurnian.
Meski begitu, kebijakan tersebut di satu sisi juga berpotensi membuat sebagian produksi bijih bauksit tidak terserap. Sebab, kata Rizal, rencana penyelesaian smelter atau refinery untuk pengolahan bauksit diperkirakan tidak semuanya dapat diselesaikan dalam rentang waktu sampai Juni 2023.
Walhasil, kemungkinan akan ada perusahaan yang tidak memiliki atau belum dapat menyelesaikan pembangunan smelter yang akan terhenti produksi tambangnya sehingga ada potensi terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) pada perusahaan-perusahaan tersebut.
“Devisa dari ekspor ore juga akan hilang. Namun, diperkirakan tidak terlalu berpengaruh kepada perekonomian nasional karena jumlah relatif kecil sekitar US$ 750 juta - US$ 950 juta, tergantung harga pasar ore,” imbuh Rizal kepada Kontan.co.id, Kamis (22/12).
Baca Juga: Ekspor Bauksit Bakal Dilarang, Begini Kesiapan Antam (ANTM)
Seperti diketahui, Indonesia merupakan salah satu produsen bijih bauksit terbesar di dunia. Data yang dihimpun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan, produksi bijih bauksit Indonesia mencapai 16 juta ton di tahun 2019.
Jumlah produksi tersebut menempatkan Indonesia sebagai produsen bijih bauksit terbesar ke-6 di dunia di tahun 2016 setelah Australia (100 juta ton), Guinea (82 juta ton), China (75 juta ton), Brazil (29 juta ton), dan India (26 juta ton).
Sementara itu, berdasarkan pemaparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat ini ada empat smelter bauksit dengan total kapasitas produksi (output) 4,3 juta ton alumina. Artinya, dengan asumsi 1 ton alumina setara 2-3 ton bauksit, kapasitas produksi tersebut mampu menyerap sekitar 8,6 juta ton - 12,9 juta ton berdasarkan hitungan kasar Kontan.co.id.
Selain smelter yang sudah beroperasi, terdapat pula pembangunan smelter bauksit lainnya.
“(Fasilitas) pemurnian bauksit dalam tahap pembangunan itu kapasitas inputnya adalah 27,41 juta ton, dan kapasitas produksinya 4,98 juta ton,” terang Airlangga dalam konferensi pers, Rabu (21/12).
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno menilai, pemerintah perlu melakukan pendalaman terhadap potensi dampak yang mungkin bisa terjadi akibat kebijakan larangan ekspor tersebut.
“Misalkan saja bagi mereka-mereka yang belum memiliki smelter dan berproduksi, apakah produknya itu kemudian harus ditumpuk dan hanya boleh diekspor ketika smelter sudah bisa beroperasi? itu kan artinya akan ada kehilangan devisa bagi negara,” tutur Eddy kepada Kontan.co.id, Rabu (21/12).
“Di samping itu juga ada potensi juga bagi mereka yang berhenti beroperasi, akan ada potensi kehilangan pekerjaan,” imbuhnya lagi.
Dihubungi terpisah, Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengatakan, pemerintah harus merancang strategi dan pentahapan hilirisasi bauksit yang tepat. Dalam hal ini, pemerintah, menurut Mulyanto, harus mengambil pelajaran dari pengalaman program hilirisasi nikel untuk menyukseskan hilirisasi bauksit.
“Jadi tidak sekedar copy paste dari program hilirisasi nikel yang sekarang tengah berlangsung, sehingga program hilirisasi komoditas ini tidak setengah hati, tidak menggerus potensi penerimaan negara, serta tidak didominasi oleh satu negara,” ujar Mulyanto kepada Kontan.co.id, Kamis (22/12).
Baca Juga: Pemerintah Larang Ekspor Bijih Bauksit, Hilirisasi Perlu Dipercepat
Kesiapan emiten mineral hadapi larangan ekspor bijih bauksit
Berdasarkan penelusuran Kontan.co.id, beberapa emiten sudah memiliki akses untuk menggunakan smelter guna mengolah bauksit. PT Cita Mineral Investindo Tbk misalnya.
Emiten berkode saham CITA tersebut memiliki kepemilikan saham 30% (data materi public expose 30 Juni 2022) dalam PT Well Harvest Winning Alumina Refinery (WHWAR), sebuah perusahaan bidang pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian alumina.
Sebelumnya, WHWAR telah membangun fasilitas pemurnian Smelter Grade Alumina (SGA) berkapasitas 1 juta ton per tahun. Selanjutnya, WHWAR memiliki agenda untuk melanjutkan fasilitas pemurnian atau SGA fase dua dengan kapasitas produksi 1 juta ton.
Selain CITA, PT Aneka Tambang Tbk juga memiliki kepemilikan saham di PT Indonesia Chemical Alumina (ICA), sebuah perusahaan pengolahan dan pemurnian hasil tambang bauksit menjadi produk alumina. ANTM memiliki kepemilikan saham 100% di ICA (data laporan keuangan interim 30 September 2022).
Asal tahu, ICA memiliki pabrik Chemical Grade Alumina (CGA). Kontan.co.id belum memperoleh kapasitas input maupun kapasitas produksi dari pabrik tersebut.
Analis Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta menilai, faktor kepemilikan smelter atau pabrik pengolahan bisa turut mempengaruhi kinerja emiten saat larangan ekspor bijih bauksit diberlakukan.
Ia sendiri merekomendasikan akumulasi beli terhadap saham ANTM dengan target price (TP) 1 di Rp 2.060, TP 2 di Rp 2.150, dan TP 3 di 2.540. Hal tersebut salah satunya mempertimbangkan konsolidasi bullish ANTM yang diperkirakan masih bertahan.
Di sisi lain, Nafan juga menilai bahwa ANTM memiliki beberapa aspek pemanis bagi investor, salah satunya yakni soal kebiasaan perusahaan dalam membagikan dividen.
“Antam ini termasuk emiten yang rajin bagi dividen,” tutur Nafan saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (22/12).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
