Reporter: Ranimay Syarah | Editor: Azis Husaini
JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sampai saat ini masih terus mengkaji kebijakan open access. Sebab, pemerintah belum tahu apakah modal PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dalam membangun pipa tersebut sudah kembali atau belum.
Edy Hermantoro, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementrian ESDM mengungkapkan, dirinya belum bisa berbicara banyak tentang kelanjutan open access gas, ia belum tahu apakah Perusahaan Gas Negara (PGN) sudah kembali modal atau belum. "Semuanya masih on going ya, masih dikaji," kata Edi disela-sela menghadiri Forum Investor Energi yang diselenggarakan Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia, Senin (21/10).
Sementara itu, Hari Karyuliaro, Direktur Gas PT Pertamina mengatakan open access pipa gas sebetulnya menguntungkan untuk masyarakat. Saat ini infrastruktur di Indonesia khususnya dalam masalah penginstalan pipa masih minim dan jauh dari harapan. Maka untuk mempercepat pendistribusian perlu adanya pembukaan pipa.
"Harusnya PGN tidak perlu khawatir, karena open access ini untuk masyarakat, untuk pemain bisnis juga ada jaminanannya, mereka bisa menikmati karena mereka juga bayar," katanya ungkap dia.
Para pemilik pipa gas sebainyanya, kata Hari tidak perlu khawatir, dan pemain bisnis tidak perlu minta persetujuan Badan Investasi Pemerintah (BIP), sebab semua diatur oleh BPH Migas. Hari juga menyampaikan, pihaknya yakin jika BPH Migas akan berlaku adil sebab BPH Migas merupakan lembaga independen yang biasa mengelola jaringan pipa gas. "Dengan adanya open access pipa gas, efisiensi distribusi gas menjadi lebih baik dan tidak akan membuat harga lebih mahal," imbuh dia.
Menanggapi hal itu, Rida Ababil, Vice President Corporate Communication PGN menyatakan, open access yang membuat efisiensi penyaluran gas justru keliru. Hal itu membuat harga gas semakin mahal, sebab satu perusahaan menjadi dua atau lebih membuat harga meningkat.
"Hitung-hitungannya dari mana, jika menguntungkan dan efisien? malah jadi mahal. PGN itu perusahaan niaga berfasilitas, kita menjual gas, kita bangun sendiri infrastruktur, kita jualan untuk pelanggan. Beda dengan hal lain seperti tol, kalau tol bikin infrastruktur sendiri untuk dipakai umum. Jadi kalaupun pembangunan pipanya rugi, tidak masalah, karena kita bukan jualan pipa. Tujuan kita jualan gas," imbuh dia.
PGN tetap berat hati untuk melakukan open access, sebab, kata Rida, kebijakan tersebut hanya menguntungkan trader yang menjual gas. Para trader hanya berjualan tidak mau membangun infrastruktur sendiri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
