Reporter: Febrina Ratna Iskana | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokwoi-JK) gencar membangun berbagai proyek mulai dari pembangunan jalan hingga mencanangkan proyek 35.000 megawatt (MW). Namun pembangunan yang terlalu masif ini justru membuat para ekonom memproyeksi beragam proyek yang dicanangkan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK) bisa mengancam ekonomi Indonesia.
Biarpun begitu, pemerintah tetap bersikukuh megaproyek 35.000 MW tetap berjalan dan tidak akan direvisi.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Andy N. Sommeng menyebut, proyek 35.000 MW dicanangkan karena adanya kebutuhan listrik yang cukup besar bagi masyarakat Indonesia. Proyek ini juga sekaligus mengganti pembangkit listrik yang akan berhenti beroperasi atau rusak.
"Yang ribut kan para pengamat, secara insight datanya mungkin kurang, kalau kami kan tahu,” kata Andy seusai acara Indonesia Gas Society pada Senin (16/10) di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta. Dia bilang, mengganti pembangkit membutuhkan waktu tiga-lima tahun, sehingga proyek baru harus siap-siap lari.
Total kapasitas pembangkit listrik yang terpasang hingga akhir tahun ini mencapai sekitar 61.000 MW yang terdiri dari kapasitas eksisting yang sudah terpasang sebesar 60.148 MW dan tambahan dari commercial operation date (COD) megaproyek kelistrikan 35.000 MW hingga September 2017 yang baru mencapai 772,8 MW.
Namun ada tambahan COD pembangkit listrik sebesar 480 MW dari Marine Vessel Power Plant (MVPP) 240 MW, MVPP Amurang 120 MW, MVPP Kupang 60 MW dan MVPP Ambon 60 MW. Ini berarti, total COD hingga akhir tahun mencapai 1,253 MW di akhir tahun 2017.
Andy bilang pembangunan infrastruktur listrik memang membutuhkan waktu yang lama. Terutama pembangkit listrik tenaga uap batubara (PLTU) batubara yang membutuhkan waktu empat hingga lima tahun.
"Kalau kita bicara infrastruktur, enggak bisa kayak beli nasi goreng. Kita pesan sekarang, sekian menit kemudian jadi. Yang paling cepat ini gas, cuma sembilan bulan saja dari perencanaan sampai kelar selesai. Kalau batubara, empat-lima tahun," jelas Andy.
Makanya pemerintah pun melakukan kajian ulang dalam megaproyek ini. Pemerintah saat ini lebih mengutamakan pembangunan PLTU Batubara ketimbang membangun pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) lebih dulu karena membutuhkan waktu konstruksi yang lebih lama.
Selain itu, PLN menganut metode merit order di mana PLN lebih memilih mengoperasikan pembangkit listrik dengan biaya yang lebih murah. Maka tidak heran jika target megaproyek kelistrikan ini mundur. Sebelumnya, megaproyek 35.000 MW ditargetkan bisa selesai pada 2019.
Selain konstruksi pembangkit listrik yang membutuhkan waktu yang lama, target proyek ini pun terpaksa dimundurkan karena pertumbuhan ekonomi yang tidak sesuai dengan proyeksi pemerintah yaitu berkisar 7%. Kenyataannya ekonomi saat ini hanya tumbuh sekitar 5%.
Pemerintah menargetkan pada 2019 seluruh proses administrasi megaproyek 35.000 MW ini bisa selesai. Pada tahun 2017 ini, pemerintah menargetkan Power Purchase Agreement (PPA) sudah selesai hingga mencapai 19.000 MW.
Sementara untuk pembangkit listrik yang sudah COD pada 2019 diproyeksi hanya mencapai 20.000 MW. Dengan begitu total kapasitas pembangkit listrik secara nasional nantinya bisa mencapai 75.000 MW.
Dari data ESDM, kondisi elektrifikasi nasional tahun 2017 memiliki total kapasitas terpasang 61.148 MW. Ini terdiri dari:
PLN : 41.049 MW
IPP (independent power producer) : 13.913 MW
PPU (private power utility) : 2.434 MW
Izin Operasi non-BBM : 2.392 MW
Rasio Elektrifikasi Nasional :93,08%
Konsumsi listrik Nasional per Kapita : 978.74 kWh/Kapita
Produksi listrik : 290 Terawatt hours (TWh)
Konsumsi listrik : 247 TWh
Panjang jaringan transmisi : 49.799 kms
Panjang jaringan distribusi: 946.101 kms
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
