Reporter: Pratama Guitarra | Editor: Havid Vebri
JAKARTA. Rencana pemerintah membuat regulasi yang mengatur tentang pelabuhan khusus ekspor batubara berjalan lambat, bahkan makin tidak pasti. Padahal, sebelumnya pemerintah berencana menetapkan 14 pelabuhan khusus untuk ekspor batubara. Alasan kebijakan ini agar pemerintah bisa menekan perdagangan batubara ilegal.
Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Adhi Wibowo mengatakan, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Kementerian Perhubungan. Ia mengklaim tidak ada perdebatan antara pemerintah dan pengusaha batubara.
Padahal, sebelumnya terjadi pro dan kontra di kalangan pengusaha mengenai rencana membuat pelabuhan khusus ekspor batubara. "Kalau nanti jadinya tetap 14 pelabuhan ya lokasinya tetap, tujuh di Pulau Sumatera dan tujuh di Kalimantan," katanya, Kamis (20/8).
Ketua Indonesian Mining Institute (IMI) Irwandy Arif menilai, dengan penetapan pelabuhan khusus ekspor batubara maka beban pengusaha batubara makin berat. Sebabnya, selama ini pengusaha lebih memilih pelabuhan yang terdekat sehingga biaya angkut menjadi murah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
