Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengajuan eskalasi nilai kontrak proyek pemerintah akibat tekanan pelemahan rupiah dan kenaikan harga material masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian dan lembaga.
Pemerintah berupaya merumuskan besaran penyesuaian harga yang realistis seiring dinamika ekonomi dan geopolitik.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengonfirmasi adanya pengajuan eskalasi harga kontrak tersebut dan terus melakukan komunikasi rutin.
Baca Juga: Mandom Indonesia Andalkan Inovasi Produk Untuk Hadapi Persaingan Pasar Parfum
"Untuk eskalasi harga memang ada. Kita koordinasi cukup intens dengan Menko Perekonomian dan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) hampir tiap hari kita diskusi," ujarnya di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Dody berharap keputusan resmi mengenai besaran eskalasi kontrak yang dapat diterima pemerintah dapat terbit sebelum penutupan tahun 2026 ini. Penetapan batas waktu tersebut mempertimbangkan dampak kondisi geopolitik terhadap rantai pasok dan biaya proyek.
"Harapan kami sih paling lambat sebelum akhir 2026 sudah diputuskan berapa eskalasi yang bisa kita accept dengan kondisi geopolitik kemarin ya," jelasnya.
Hingga saat ini, proses evaluasi dan persetujuan eskalasi kontrak masih berjalan di sejumlah instansi terkait sebelum ditetapkan secara final.
Baca Juga: Laba Asahimas Flat Glass (AMFG) Melonjak 156% hingga Kuartal III-2026
Sejumlah pihak pengambil kebijakan masih mengkaji mekanisme penyesuaian nilai kontrak tersebut sesuai kewenangan masing-masing.
"Tapi ini masih berproses di Menko Ekonomi, berproses di Menteri Keuangan dan berproses di LKPP juga," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)