Reporter: Maria Rosita | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Masalah perumahan rakyat tak bisa diselesaikan sendiri oleh Kementerian Perumahan Rakyat. Perlu konsep jelas dan program terintegrasi dengan kementerian lainnya. Demikian curahan pendapat Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz. Pernyataan tersebut menyusul ditunjuknya Faridz menggantikan Suharso Monoarfa.
Djan bilang dia siap melanjutkan program dan kebijakan Kemenpera saat ini. Tapi menjadi peer baginya untuk bekerja keras. Makanya Faridz berencana mengunjungi sejumlah kementerian dan instansi terkait. Semisal Kementerian Pekerjaan Umum, Perusahaan Umum Perumahan Nasional, beberapa pengembang, dan perbankan. "Harus lebih banyak belajar tentang perumahan rakyat dari pemangku bidang perumahan lain," kata Faridz.
Dia yang sempat menyulap Pasar Tanah Abang itu berpendapat masalah pelik perumahan rakyat tak lain penyediaan lahan. Faridz diharapkan bisa membuat program dan kebijakan lebih pro rakyat. Serta mendorong program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Sasarannya, mengurangi backlog alias kekurangan rumah di Indonesia.
Angka backlog tahun ini 13,6 juta. Kala itu Suharso bilang, backlog sekitar 7,4 juta unit tahun 2007. Dalam lima tahun bisa teratasi 20% atau berkisar 1,48 juta unit. Dia mengartikan, baru 25 tahun lagi bisa teratasi. Suharso berujar pertambahan rumah tangga setiap tahun sekitar 710.000. Yang menjadi pe er, bagaimana merumahkan orang dalam hunian yang benar. Membangun perumahan mesti melihat angka kepadatan penduduk, kesiapan, ketersediaan lahan, serta lokasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
