FKJKI Beri Rekomendasi Strategis Terkait Efisiensi Anggaran Pemerintah

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Forum Komunikasi Jasa Konstruksi Indonesia (FKJKI) menyampaikan rekomendasi strategis kepada pemerintah terkait kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diterapkan.

Ketua FKJKI Andi Rukman Karumpa menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan proyek strategis yang sudah berjalan agar tidak terhenti atau mangkrak.

"Pemerintah harus memastikan proyek-proyek yang telah berjalan tidak terhenti akibat efisiensi anggaran. Ini penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pembangunan infrastruktur sebagai fondasi pembangunan nasional," ujar Andi dalam keterangan resmi yang diterima Jumat (7/2).

FKJKI juga mengusulkan relaksasi regulasi guna mempermudah akses pendanaan dan perizinan proyek infrastruktur. Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) itu meyakini langkah ini akan mempercepat pembangunan secara lebih efisien di tengah tantangan ekonomi yang ada.

"FKJKI berharap pemerintah memastikan keberlanjutan proyek-proyek di daerah dengan mendorong pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran pembangunan, meskipun ada kebijakan efisiensi. Jangan sampai pembangunan di daerah terhambat," lanjut Andi.

Selain itu, FKJKI menegaskan komitmen pelaku usaha konstruksi dalam mendukung upaya pemerintah mencapai swasembada pangan.

Andi menyebut bahwa UMKM sektor konstruksi siap berperan aktif dalam pembangunan maupun perbaikan infrastruktur, termasuk sekolah dan fasilitas kesehatan.

"Dalam upaya mencapai swasembada pangan, banyak proyek irigasi yang harus dikerjakan oleh pelaku UMKM, termasuk pembangunan infrastruktur sekolah dan fasilitas kesehatan," katanya.

Tidak hanya memberikan masukan kepada pemerintah, FKJKI juga mendorong perusahaan konstruksi untuk beradaptasi dengan melakukan efisiensi internal.

Salah satu langkah yang diusulkan adalah melalui pelatihan dan sertifikasi guna meningkatkan daya saing anggota dalam proyek swasta maupun internasional.

"Kami akan mendorong perusahaan konstruksi untuk terus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi. Ini penting agar mereka tetap kompetitif dan mampu bersaing di pasar global," tambah Andi.

FKJKI juga berkomitmen membantu UKM konstruksi agar dapat masuk ke dalam rantai pasok industri besar.

"Kami siap menjembatani kerja sama antara UKM dan BUMN untuk memastikan UKM dapat tumbuh dan berkontribusi dalam pembangunan nasional," tegasnya.

Andi berharap rekomendasi FKJKI dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan pelaku industri konstruksi dalam menjaga keberlanjutan pembangunan, meskipun dalam kondisi efisiensi anggaran.

Ia menambahkan bahwa asosiasi badan usaha dan asosiasi profesi sektor konstruksi sebelumnya telah menggelar pertemuan di Graha Gapensi dan berencana untuk mengadakan pertemuan lanjutan dalam waktu dekat.

Sekretaris Jenderal FKJKI, Sigit Adjar Susilo, menambahkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur penting, mulai dari fasilitas pendidikan, kesehatan, hingga akses jalan yang mendukung distribusi barang dan jasa.

Sebagai Wakil Ketua Umum bidang Jasa Konstruksi Inkindo sekaligus Ketua Umum Intakindo, Sigit berharap pemerintah dapat mempertimbangkan langkah mitigasi yang lebih efektif guna menjaga stabilitas dan keberlanjutan sektor konstruksi.

"Kami mendukung niat baik Presiden dalam mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah harus memprioritaskan pembangunan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Selain itu, perlu ada regulasi yang mengakselerasi skema pembiayaan kreatif yang melibatkan swasta agar proyek infrastruktur tetap berjalan meskipun anggaran terbatas," pungkas Sigit.