kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45898,78   -24,72   -2.68%
  • EMAS1.326.000 0,53%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Forum masyarakat Riau tagih janji Jokowi soal jabatan komisaris Pertamina Hulu Rokan


Rabu, 15 Juli 2020 / 15:24 WIB
Forum masyarakat Riau tagih janji Jokowi soal jabatan komisaris Pertamina Hulu Rokan
ILUSTRASI. VP Supply Export Operation PT. Pertamina (Persero), Agus Witjaksono (depan) dan rombongan meninggalkan terminal seusai meninjau proses lifting perdana minyak mentah (crude oil) di Terminal Oil Wharf No.1 Pelabuhan PT. CPI di Dumai, Riau, Selasa (15/1/2019


Reporter: Filemon Agung | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Proses diskusi jelang alih kelola Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) ke PT Pertamina masih terus berlanjut.

Di sisi lain, Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) kini menagih janji Presiden Jokowi soal kesempatan putera daerah menjabat komisaris di Pertamina Hulu Rokan.

Ketua Umum FKPMR Chaidir bilang janji tersebut diutarakan Presiden Jokowi kala masa kampanye lalu.

"Saya ingatkan, janji adalah utang pak Presiden. Presiden berjanji memberi kesempatan kepada Putera Melayu Riau untuk jadi komisaris Pertamina," ujar Chaidir dalam diskusi virtual, Rabu (15/7).

Tak hanya itu, pihaknya juga berharap para pengusaha lokal dapat benar0benar diberikan kesempatan terlibat dalam pelaksanaan proyek di WK Rokan.

Baca Juga: Pertamina targetkan produksi Blok Rokan capai 200.000 bph saat alih kelola

Senada, harapan tersebut juga disampaikan Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution. Pihaknya berharap lewat alih kelola nanti para pengusaha lokal serta masyarakat Riau diberikan kesempatan untuk terlibat dalam pelaksanaan proyek maupun sumber tenaga kerja.

Ia bahkan menjelaskan, penurunan harga minyak yang terjadi di tahun ini sebagai imbas pandemi Covid-19 turut berdampak pada APBD Provinsi Riau.

Pasalnya, APBD seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau sekitar 65% hingga 80% masih bergantung dari dana bagi hasil migas.

Di sisi lain, Edy memastikan hingga saat ini proses seleksi BUMD yang akan menerima 10% PI masih terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau.

"Sampai hari ini Gubernur masih lakukan seleksi beberapa BUMD," ungkap Edy.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×