Reporter: Rashif Usman | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV Tahun 2024 dengan tema 'Perkuat Ekosistem Pariwisata, Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia' di Batam, Kepulauan Riau, pada Kamis (22/2).
Ketua PHRI, Haryadi Sukamdani menyampaikan, agenda rakernas tahun ini akan mencarikan solusi dan menjawab kekhawatiran kehadiran OTA asing yang melakukan 'bakar uang' atau burn rate, sehingga memberikan dampak minim untuk sektor pariwisata dalam negeri.
Menurutnya, OTA asing yang ada saat ini tidak mengikuti aturan perpajakan di Indonesia. Sebab, OTA asing tidak mendaftar sebagai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PSE) dan tidak memilih badan usaha, sehingga tidak dipungut pajak.
"Sebagai contoh perbedaan OTA asing dengan OTA lokal, di mana kalau lokal itu perhitungan PPh sudah langsung dilakukan sinkronisasi. Artinya, pembayaran komisi yang kita berikan kepada OTA lokal itu sudah diperhitungkan dengan pajaknya. Kalau dengan OTA asing mereka tidak mau tahu," katanya.
Baca Juga: Jokowi Mau Beri Insentif PPh DTP 10%, Pengusaha Hiburan: Tidak Menarik!
Oleh karenanya, ia meminta kepada pemerintah untuk serius menangani regulasi terkait OTA asing di Indonesia.
"Kami rasa ini engga adil. Di satu sisi kita harus patuh regulasi sementara lainnya (OTA asing) tidak perlu mengikuti regulasi tapi bisa mendapatkan keuntungan ekonomi dari kegiatan tersebut," ucapnya.
Untuk diketahui, peningkatan penetrasi pasar OTA diproyeksikan mencapai 45% di Indonesia dan akan menyentuh angka Rp 12 miliar total pasar pariwisata pada tahun 2025. Namun, jarak antara peningkatan valuasi OTA dengan pemasukan hotel di Tanah Air diperkirakan akan menghambat target tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
