/2025/01/01/506046903.jpg "Harga Pertamax Naik, IATMI: Upaya Agar Kondisi Keuangan Pertamina Tidak Berdarah")
Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax Series dinilai sebagai strategi untuk menjaga stabilitas neraca keuangan PT Pertamina (Persero) di tengah tekanan global.
Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI), Hadi Ismoyo menilai, aksi korporasi ini wajar dilakukan mengingat lonjakan beban biaya yang harus ditanggung perusahaan pelat merah tersebut.
Menurutnya, jika harga tidak segera disesuaikan, Pertamina berisiko menanggung beban yang sangat besar akibat selisih harga pasar minyak mentah dunia.
Baca Juga: Bundamedik (BMHS) Bangun Skybridge RS Bunda Jakarta, Target Beroperasi Akhir 2026
"Maka wajar Pertamina membuat corporate action untuk menaikkan Pertamax agar neraca keuangannya tidak berdarah-darah. Asumsi kenaikan rata-rata Rp 4.500 dan konsumsi Pertamax 12 juta kiloliter per tahun, artinya ada dana talangan yang harus disiapkan Rp 54 triliun," ujarnya kepada Kontan.co.id, Rabu (10/6/2026).
Menurut Hadi, tanpa adanya arahan yang jelas dari otoritas APBN bahwa beban tersebut akan diserap oleh negara, kenaikan harga jual ke konsumen merupakan pilihan yang paling realistis.
Hadi menjelaskan bahwa penentuan harga BBM nonsubsidi saat ini menghadapi tantangan ganda dari sisi harga komoditas dan nilai tukar mata uang asing yang fluktuatif.
Ia mencatat adanya kenaikan harga minyak mentah global yang signifikan dibandingkan asumsi awal tahun, ditambah dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Situasi ini secara otomatis mempersempit ruang fiskal pemerintah sehingga opsi untuk menambah pagu subsidi menjadi sangat sulit dilakukan saat ini.
Baca Juga: Chitose Internasional (CINT) Optimistis Capai Target Kinerja 2026, Ini Pendorongnya
"Untuk BBM Non Subsidi, pengaruhnya sangat langsung, fluktuatif kenaikan saat ini sekitar 30% sampai 50% dari WP&B Nasional sekitar US$ 70 menjadi kisaran dari US$ 90 - US$ 115 per barel. Di samping itu kita menghadapi kenaikan di dua front sekaligus, yaitu kenaikan crude dan kenaikan dolar," tambah Hadi.
Ia menekankan bahwa kondisi ruang fiskal yang sangat sempit saat ini membuat pemerintah seolah sudah tidak lagi kuat untuk bertahan hingga akhir tahun.
Di sisi lain, lonjakan harga Pertamax ke level Rp 16.250 per liter dan Pertamax Green menjadi Rp 17.000 per liter memicu kekhawatiran akan terjadinya migrasi konsumsi ke BBM penugasan alias Pertalite.
Potensi pergeseran (shifting) massal dari pengguna Pertamax ke Pertalite diprediksi akan terjadi jika tidak dibarengi dengan pengawasan ketat di lapangan.
Hal ini menjadi risiko baru bagi kuota BBM subsidi yang sudah dipatok dalam APBN karena beban volume konsumsi berpotensi membengkak melampaui target semula.
"Boleh jadi akan terjadi pergeseran konsumsi dari Pertamax ke Pertalite, jangan lupa bahwa Pertamax adalah BBM Non Subsidi. Artinya perlu penegakan hukum yang menyeluruh agar jenis mobil pengguna Pertamax tidak melanggar hukum masuk ke antrian Pertalite. Perlu kerjasama dengan pihak-pihak terkait," tegasnya.
Ia berharap pengawasan di setiap SPBU harus ditingkatkan secara menyeluruh agar distribusi BBM subsidi tetap tepat sasaran kepada masyarakat yang memang berhak menerima bantuan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
