Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) DKI Jakarta mengalami perombakan. Musyawarah Daerah (Musda) AREBI Jakarta menetapkan Hengkie Husada sebaga ketua DPD yang baru untuk periode 2024-2027, menggantikan Clement Francis yang menjabat selam periode 2021-2024.
Hengkie Husada yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua dan saat ini merupakan Principal Ray White Kelapa Gading Barat memiliki Visi membangun industri broker properti yang bersaing sehat dan berintegritas. Lulusan Kwik Kian Gie School of Business ini berkomitmen membuat ekosistem dimana broker properti berkompetisi secara adil dan transparan dengan menjunjung tinggi profesionalisme dan etika.
“Broker properti harus berkompetisi berdasarkan keahlian, pengetahuan dan pengalaman mereka dalam melayani klien. Broker properti harus menjunjung tinggi kode etik yang telah ditetapkan oleh AREBI. Untuk mencapai visi tersebut saya akan membangun keprofesionalan broker properti melalui pusat training AREBI yang terpadu dan handal serta menjunjung etika pelaku industri broker properti,” papar Hengkie Husada dalam keterangan resminya, Rabu (6/3).
Ia menambahkan, DPD AREBI DKI Jakarta yang saat ini memiliki 245 anggota tengah memperjuangkan agar menjadi suatu wadah yang memberikan manfaat dan solusi kepada seluruh anggotanya. Lalu menjadi partner pemerintah dalam pembentukan regulasi terkait industri broker properti dan melakukan standarisasi melalui sertifikasi broker properti tingkat nasional di Indonesia.
Baca Juga: Pada Tahun Ini, Alam Sutera (ASRI) Targetkan Marketing Sales Rp 2,8 Triliun
Agar anggota AREBI semakin profesional dan transaksinya semakin meningkat, lanjutnya, DPD AREBI DKI Jakarta memiliki beberapa strategi, antara lain meningkatkan pelatihan melalui seminar, workshop dan talkshow yang dilakukan oleh DPD DKI Jakarta maupun wilayah DPC DKI Jakarta setiap bulan. Lalu sertifikasi oleh BADIKLAT DPP AREBI yang bisa dilanjutkan untuk meraih sertifikasi BNSP melalui LSP Broker Properti. Kemudian memberikan bantuan hukum dan konsultasi terhadap permasalah para aggota dan membuat pendaftaran keanggotaan yang mudah dan tersinergi dengan pusat.
“AREBI selalu menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menggunakan broker properti bersertifikasi yang merupakan anggota AREBI, guna menjamin keamanan dalam transaksi. Hal tersebut karena setiap anggota AREBI adalah perusahaan berbadan hukum, sehingga akan lebih mudah dalam penyelesaian sengeketa,” lanjut Hengkie Husada.
Ia menghimbau agar developer dan institusi finance untuk terus berkolaborasi dengan anggota AREBI, sehingga dapat tumbuh bersama memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat. Ia bilang AREBI berharap peran pemerintah dapat ditingkatkan terhadap industri broker properti di Indonesia, agar profesi ini dapat sejajar dengan profesi profesional lainnya, jika mencontoh beberapa negara tetangga, dimana setiap transaksi jual beli properti, wajib menggunakan jasa perantara properti.
AREBI melihat tahun ini akan banyak tantangan yang dihadapi industri properti karena adanya perhelatan politik dan pergantian pemerintahan. Hal itu akan membuat regulasi akan banyak berubah mengikuti pimpinan lembaga yang baru dan bisa menimbulkan ketidakpastian proses atau lamanya proses dalam suatu transaksi.
Baca Juga: Rumah Tapak Seharga Rp 1 Miliar ke Atas Paling Banyak Diminati
Para investor properti akan menahan diri karena menunggu kepastian kondisi politik yang pastinya mempengaruhi ekonomi secara makro. Namun, untuk end-user properti, diprediksi masih tetap akan baik, karena properti merupakan kebutuhan utama keluarga. “DPD AREBI DKI Jakarta optimistis transaksi properti akan tetap meningkat sekitar 10% -15% di tahun 2024 dibandingkan tahun 2023,” ujar Hengkie Husada.
Untuk itu DPD AREBI DKI Jakarta, lanjut Hengkie Husada, mendukung kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi melalu sektor properti. Namun, masih terjadi kebingungan dan kesimpangsiuran penerapan di lapangannya terkait pelaksanaan free PPN tersebut. DPD AREBI DKI Jakarta memandang,
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
