IESR: Proyek PLTS 100 GW Butuh Investasi Hingga Rp 1.385 Triliun Selama Lima Tahun

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Target ambisius Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 Gigawatt (GW) membutuhkan investasi jumbo. Institute for Essential Services Reform (IESR) memperkirakan proyek PLTS 100 GW membutuhkan investasi kumulatif sebesar US$ 51 miliar - US$ 78 miliar selama lima tahun.

Sebagai gambaran, jumlah tersebut setara dengan Rp 905,98 triliun - Rp 1.385,63 triliun. Asumsi tersebut merupakan nilai konversi dengan kurs tengah sebesar Rp 17.760 per dolar Amerika Serikat.

Manajer Riset Pemodelan Sistem Energi dan Analisis Sistem Ketenagalistrikan IESR, Abraham Octama Halim menjelaskan bahwa estimasi nilai investasi ini memperhitungkan sejumlah asumsi. Skenario rendah mengasumsikan belanja modal atau capital expenditure (capex) untuk PLTS sebesar US$ 1,35 juta per Megawatt (MW) dengan capex Battery Energy Storage System (BESS) US$ 0,18 juta per MW.

Baca Juga: Pungutan PPh Pasal 22 oleh Marketplace Ditunda, E-Commerce Sesuaikan Ulang Sistem

Dalam skenario tinggi, asumsi capex PLTS sebesar US$ 2,11 juta per MW dengan US$ 0,261 juta per MW untuk capex BESS. IESR membagi investasi PLTS 100 GW tersebut ke dalam empat kategori.

Pertama, pembangunan PLTS untuk menggantikan pembangkit listrik berbasis diesel. Tambahan kapasitas PLTS untuk program dedieselisasi - expansion ini bisa mencapai 6,6 Gigawatt (GW) solar PV dengan 26,4 Gigawatt hour (GWh) BESS. Proyeksi nilai investasi untuk program ini sekitar US$ 14 miliar - US$ 21 miliar.

Kedua, Program Listrik Desa (Lisdes). Penambahan kapasitas PLTS untuk program Lisdes bisa mencapai 505 MW solar PV dengan 2 GWh BESS. Nilai investasi diproyeksikan sebesar US$ 1 miliar - US$ 2 miliar.

Ketiga, peningkatan akses listrik dan Productive Use of Energy (PUE), yang bisa menambah kapasitas PLTS sebanyak 11,3 GW solar PV dan 45,2 GWh BESS. Investasi untuk program ini diproyeksikan mencapai US$ 23 miliar - US$ 36 miliar.

Baca Juga: Penjualan Mobil Naik 18,3% Hingga Juli 2026, BYD Salip Honda Masuk jajaran Lima Besar

Keempat, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan PLTS captive skala utilitas. Program ini berpotensi menambah kapasitas PLTS sebanyak 7,5 GW solar PV dan 14,7 GWh BESS. Nilai investasi diproyeksikan sebesar US$ 13 miliar - US$ 20 miliar.

Pendanaan untuk investasi tersebut bisa didapat dari berbagai sumber, tergantung kategori programnya. Mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pembiayaan konvensional, pinjaman melalui bank negara (Himbara), maupun blended finance melalui pinjaman internasional, pembiayaan iklim, pendapatan karbon, modal swasta, dan obligasi hijau/sukuk.

Dengan kebutuhan investasi jumbo tersebut, Abraham menegaskan keterlibatan investor dan pengembang listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP) menjadi sangat krusial. Oleh sebab itu, realisasi proyek PLTS 100 GW membutuhkan kepastian regulasi dan iklim investasi yang bisa menarik minat keterlibatan swasta.

"Sangat penting, karena pendanaan akan datang dari IPP selain dari PLN, sebagai salah satu pendorong utama implementasi 100 GW. Maka iklim investasi dan regulasi perlu mendukung supaya developer mau untuk terlibat dalam proyek implementasi 100 GW," ungkap Abraham kepada Kontan.co.id, Senin (10/8/2026).

Abraham menyoroti pentingnya konsistensi regulasi serta adanya aturan khusus atau Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi dasar hukum sekaligus mendukung implementasi PLTS 100 GW. Sorotan lainnya, Abraham mendorong agar proses pengadaan proyek PLTS bisa dibuat lebih terstruktur dan transparan supaya tidak banyak mengalami penundaan, serta bisa membuat proyek menarik di mata investor.

Baca Juga: IATA Ajukan Tambahan RKAB 2 Juta Ton hingga Akhir Tahun 2026, Begini Progresnya

"Selain itu, pertimbangan utama developer adalah bankability, di mana insentif untuk proyek-proyek PLTS ini dapat dimanfaatkan untuk mencapai keekonomian yang sesuai dengan kelayakan bisnis pengembang," ujar Abraham.

Abraham memberikan catatan, realisasi proyek 100 GW tidak bisa hanya tergantung pada PLTS terpusat yang dieksekusi PLN dan Kementerian ESDM. Dalam pemodelan IESR, total estimasi kapasitas PLTS on-grid yang dapat diimplementasikan hingga 2030 mencapai sebesar 36,7 GW.

Dus, untuk mencapai 100 GW, harus ada upaya lebih melalui pelibatan berbagai aktor dengan strategi multijalur, khususnya implementasi PLTS Terdistribusi atau off-grid.  Selain untuk meningkatkan kapasitas PLTS, implementasi terdistribusi ini juga mendorong kemandirian energi dan akses listrik bagi desa-desa, terutama 3T.

IESR mengestimasikan permodelan ini berpotensi menghasilkan penghematan biaya bahan bakar diesel dengan cara dedieselisasi off-grid. Penggantian konsumsi diesel dengan energi surya berpotensi menghemat sekitar Rp 17,2 triliun, sekaligus menurunkan emisi sebesar 24,3 juta ton CO2 ekuivalen.

Sementara itu, PLTS 100 GW berpeluang menyumbang hingga Rp 112,4 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari peningkatan aktivitas ekonomi dan pemanfaatan listrik untuk kegiatan produktif di desa dan daerah terpencil. 

IESR memproyeksikan pelaksanaan program PLTS 100 GW bisa membuka sekitar 118.000 lapangan kerja hijau baru selama lima tahun. Selain itu, ada potensi pendapatan dari perdagangan emisi diesel di pasar karbon internasional senilai US$ 364 juta.

Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa mengingatkan bahwa tanpa kepempimpinan terpadu dengan komando implementasi yang jelas, program PLTS 100 GW berisiko terhambat oleh tumpang tindih kewenangan, proses pengadaan yang panjang, ketidakpastian pembiayaan, dan perbedaan kesiapan antardaerah. "Pemerintah membutuhkan delivery unit khusus yang dapat mengambil keputusan secara cepat, mengawasi capaian, dan memastikan akuntabilitas program," ungkap Fabby.

IESR pun merekomendasikan agar pemerintah membentuk National Solar Program Delivery Unit, yang bertanggung jawab langsung ke Presiden. Sekaligus Project Management Office (PMO) PLTS 100 GW yang memiliki otoritas kuat, mandat yang jelas, serta kemampuan mengoordinasikan aspek regulasi, perizinan, pengadaan, pembiayaan, pembangunan ekonomi daerah, pengembangan tenaga kerja, dan pengawasan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News