Reporter: Dimas Andi | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Institute for Essential Service Reform (IESR) menyambut baik rencana PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang akan menerapkan mekanisme baru dalam menghitung tagihan listrik pelanggan rumah tangga pasca bayar.
Sebagai informasi, mulai April nanti tagihan rekening listrik pelanggan rumah tangga pasca bayar akan dihitung berdasarkan data rata-rata pemakaian selama bulan Desember, Januari, dan Februari.
Baca Juga: PLN berlakukan mekanisme baru penghitungan tagihan listrik mulai April
Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengatakan, metode pembayaran tagihan listrik yang diterapkan PLN merupakan hal yang perlu dilakukan di saat virus Corona terus meluas penyebarannya. Kebijakan ini pun sangat mungkin dilakukan sampai kondisi normal yang mana petugas pencatat kWh meter PLN bisa berkunjung ke rumah konsumen lagi.
“Penyesuaian penghitungan juga bisa dilakukan di akhir tahun, jadi perbedaan antara konsumsi listrik actual dan perkiraan berdasarkan data historis bisa direkonsiliasi nanti,” jelas dia, Minggu (29/3).
Menurutnya, skema penghitungan tagihan listrik yang baru dari PLN membuat risiko terpaparnya virus Corona antara petugas kWh meter PLN dan konsumen rumah tangga menjadi nol. Fabby juga menanggapi wacana pemberian keringanan tagihan listrik kepada pelanggan rumah tangga yang kurang mampu.
Baca Juga: IESR: Keringanan tagihan listrik harus perhatikan finansial PLN
Ia mengusulkan supaya pelanggan rumah tangga tidak mampu golongan 450 VA dan 900 VA bisa diberikan pembebasan biaya konsumsi listrik untuk 50 kWh pertama di tiap bulan. Besaran ini adalah konsumsi listrik yang dasar dan normal untuk pelanggan rumah tangga PLN yang tergolong miskin.
Keringanan tagihan listrik sendiri diperlukan mengingat kelompok masyarakat miskin terpukul secara ekonomi dengan adanya virus Corona dan berbagai kebijakan pembatasan mobilisasi. Selain penghasilan masyarakat tersebut terpangkas, daya belinya pun mengalami penurunan. “Jadi pelanggan rumah tangga ini pantas diberikan subsidi tambahan untuk menjamin hak mereka mendapatkan energi listrik yang layak,” tandas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
