Reporter: Filemon Agung | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai langkah pemerintah memberikan keringanan tagihan listrik bagi pelanggan golongan 450 VA dan 900 VA Rumah Tangga tidak mampu merupakan langkah yang tepat.
Kendati demikian, IESR menilai pemerintah harus pula memperhatikan finansial PLN terlebih perusahaan setrum plat merah tersebut dibayang-bayangi ancaman penurunan pendapatan.
Baca Juga: APBI: Lockdown India berdampak ke kinerja ekspor batubara Indonesia
"PLN mengalami ancaman penurunan penundaan karena pelemahan permintaan pertumbuhan listrik. Kalau ekonomi tumbuh 2,5% tahun ini, maka listrik hanya tumbuh 2% sampai 2,5%," terang Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa kepada Kontan.co.id, Kamis (26/3).
Fabby melanjutkan, perlu ada skema kebijakan yang tepat demi menjamin subsidi menjadi tepat sasaran.
Baca Juga: PLN sebut ada penurunan sistem beban sejumlah wilayah akibat wabah virus corona
Menurutnya, subsidi atau keringanan dapat diberikan pada tiga bulan pertama. Pemerintah dapat menggratiskan konsumsi listrik 50 kWh pertama dalam kurun waktu tersebut. "Dengan asumsi tarif listrik saat ini, pemerintah perlu memberikan subsidi Rp 2,2 triliun sampai Rp 2,3 triliun per bulan kepada PLN," ujar Fabby.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
