Reporter: Tane Hadiyantono | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Perekonomian dan pelaku sawit Indonesia membuka ruang dialog dengan pengusaha di bidang pengolahan sawit India terkait upaya perbaikan perdagangan sawit antar negara.
Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud menyampaikan, terdapat kekhawatiran Bea Masuk sawit Indonesia ke India yang lebih tinggi dari Malaysia menjadi sentimen negatif. Oleh karena itu ia berharap stakeholder bidang sawit India dapat membantu negosiasi tersebut.
"Kita harap pihak Solvent Extractors Association of India (SEA) dapat komunikasikan dengan pemerintah India karena mereka asosiasi yang besar di India dan dekat dengan pemerintahnya," kata dia di sela pertemuan antara Kemko Perekonomian, dengan Dewan Masyarakat Sawit Indonesia, SEA, dan Solidaridad Network Asia Limited (SNAL), Rabu (19/12).
Pertemuan ini sendiri melanjutkan hasil teken MoU antara DMSI, SEA dan SNAL yang terjadi 16 Juli 2018 lalu di Kantor Kemko Perekonomian.
Kesempatan ini dibuka karena Indonesia ingin mempertahankan pasar India sebagai salah satu tujuan ekspor CPO utama. Jelas saja, dalam periode Januari-Oktober 2018 ekspor CPO Indonesia ke India mencapai US$ 3 miliar dan menjadi pembeli terbesar.
Masalahnya, posisi ini bisa tergeser karena kebijakan dagang terbaru antara India dan Malaysia. Bea Masuk CPO India untuk Malaysia per tanggal 1 Januari 2019 akan turun menjadi 40% dari 44%.
Kemudian BM RBD Palm Oil (PO) alias minyak goreng India untuk Malaysia juga lebih rendah, yakni berubah dari 54% menjadi 45%. Sementara tarif BM RBD PO India untuk Indonesia sesuai AIFTA akan turun dari 54% menjadi 50%.
Artinya khusus untuk BM produk minyak goreng Indonesia ke India, masih ada perbedaan BM sebesar 4% lebih tinggi untuk Indonesia daripada Malaysia.
Penurunan tarif ini berkat skema India-Malaysia Comprehensive Economic Cooperative Agreement (IM CECA), dan untuk Indonesia melalui skema ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA) yang sama-sama akan efektif awal 2019.
Atul Chaturverdi Presiden Solvent Extractors' Association of India (SEA) menyampaikan pihaknya akan menyampaikan pihaknya siap menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintahnya.
Tapi sebagai gantinya, ia harap ada trade off antar negara bisa dalam bentuk sawit dengan gula. "Indonesia memiliki kelebihan sawit dan kami memiliki kelebihan gula," kata dia.
Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Masyarakat Sawit Indonesian (DMSI) Derom Bangun menyampaikan ia akan terus mendorong agar Indonesia bisa mendapatkan fasilitas yang sama dengan India. Apalagi, pasar India secara umum mengimpor 9 juta ton CPO tiap tahun, dan sebanyak 70% berasal dari Indonesia.
"Menurut estimasi mereka ke tahun depan bisa bertambah 1 juta ton, kemudian 2025 bisa bergerak ke 16 juta ton," kata Derom.
Oleh karena itu, bila Indonesia tidak sigap mengamankan pasar India, bisa kehilangan kesempatan besar untuk jangka panjangnya.
Terkait trade off sawit dan gula, Musdalifah membuka kesempatan tersebut. "Kita akan pertimbangkan karena setiap tahun juga impor gula, maka kita akan pertimbangkan beli dengan negara yang juga membeli dari kita," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
