Reporter: Anastasia Lilin Y, Klaudia Molasiarani | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri e-commerce tumbuh subur. Namun tak satu pun data valid menyuguhkan peta riil mengenai industri ini. Penyebabnya, pelaku industri masih berjalan sendiri-sendiri.
Perkembangan industri yang pesat tanpa payung hukum, bahkan menyebabkan industri e-commerce sempat kocar-kacir. Misal, sempat ada rencana pemungutan pajak hingga pembatasan daftar negatif investasi e-commerce.
Agustus lalu, pemerintah membikin aturan tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik tahun 2017-2019. Ada delapan poin dalam beleid itu, meliputi pendanaan, perpajakan, perlindungan konsumen, pendidikan dan sumber daya manusia. Empat poin lain adalah infrastruktur komunikasi, logistik, keamanan siber dan pembentukan Manajemen Pelaksana Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik 2017-2019.
Mulai tahun depan, pemerintah juga akan mengumpulkan data omzet seluruh situs e-commerce di Indonesia. Pemerintah akan bekerjasama dengan Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA) dan instansi lain yang terkait. Target awal adalah mendata anggota idEA.
IdEA menilai, keberadaan data industri e-commerce penting. "Bayangkan mau bikin start up harus tanya kanan kiri, kalau ada data kan bisa lebih jelas profiling-nya," kata Aulia Ersyah Marinto, Ketua Umum idEA kepada KONTAN, Rabu (20/12).
Perkiraan kasar idEA, porsi bisnis e-commere pada bisnis ritel nasional saat ini hanya sekitar 3%. Dengan keyakinan kontribusi yang masih mini itu, idEA menampik tudingan industri e-commerce sebagai biang kerok industri ritel fisik lesu tahun ini. Alasannya, industri e-commerce berdiri di atas industri ritel offline.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
