Reporter: Muhammad Julian | Editor: Wahyu T.Rahmawati
Namun demikian, importasi keramik Cina kembali mengalami peningkatan di kuartal III 2019 setelah China menurunkan ketebalan keramik yang mereka produksi dari yang semula berukuran 9 mm-9,5 mm menjadi 8 mm. Pasalnya, hal ini membuat produk keramik China menjadi lebih murah meskipun sudah dikenai BMTP.
Pada saat yang bersamaan, angka impor produk keramik dari India dan Vietnam juga tercatat meningkat. Berdasarkan keterangan Edy, impor keramik dari India tercatat naik hingga hampir mencapai 2.000% secara yoy pada periode Januari-Agustus 2019. Sementara itu, impor keramik dari Vietnam tercatat naik hampir 90% secara yoy pada periode yang sama.
Baca Juga: Laba bersih Arwana Citramulia (ARNA) naik 38% di kuartal ketiga, ini sebabnya
Tidak hanya itu, Edy juga mengatakan bahwa industri keramik dalam negeri juga tengah menghadapi tantangan lain berupa ancaman penurunan daya saing. Pasalnya, harga gas yang berlaku di dalam negeri dinilai membuat produk keramik dalam negeri mengalami kesulitan untuk bersaing dengan produk dari luar.
Menurut Edy, saat ini harga gas yang berlaku untuk industri keramik tercatat sebesar US$ 9,16 per mmbtu di Jawa bagian barat, US$ 7,98 per mmbtu di Jawa bagian timur, dan US$ 9,3 per mmbtu-US$ 10 per mmbtu di Sumatra.
Padahal, negara-negara produsen keramik lain diketahui memiliki harga gas yang lebih rendah, yakni sebesar US$ 7,85 per mmbtu- US$ 8 per mmbtu di Malaysia, US$ 8,5 per mmbtu di Thailand, dan US$ 8,7 di Vietnam.
Baca Juga: Arwana Citramulia (ARNA) Menyisakan Capex Untuk Tahun 2020
Tingginya harga gas di dalam negeri dikhawatirkan akan memperbesar dampak negatif yang diakibatkan oleh serbuan keramik impor. Maklum saja, biaya gas memang memiliki porsi yang cukup besar dalam beban produksi industri keramik. Menurut Edy, biaya untuk gas bisa memiliki porsi 30%-35% dalam biaya produksi.
Dalam hal ini, ASAKI menilai bahwa harga gas idealnya dipatok sebesar US$ 6 per mmbtu. “Kami sangat mengharapkan realisasi janji pemerintah melalui paket ekonomi III yang dituangkan di dalam Perpres No. 40 tahun 2016,” pungkas Edy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
