Reporter: Agung Hidayat | Editor: Markus Sumartomjon
JAKARTA. Industri mebel dan furnitur domestik menghendaki pemerintah memperhatikan masa depan industri ini.
Abdul Sobur, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi & Hubungan Antar Lembaga Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) menyesalkan banyaknya regulasi yang menghambat perkembangan industri ini, khususnya untuk ekspor. "Misalnya soal kewajiban Surat Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), ini turut membebani biaya penjualan," ujar Sobur kepada KONTAN (23/7).
Padahal mayoritas mebel yang diekspor adalah dari produk kayu dan rotan.
Himki menilai pemerintah masih mengabaikan potensi industri ini. Padahal, industri ini dari skala kecil sampai besar setidaknya menggerakkan 2,7 juta lapangan pekerjaan baik secara langsung maupun tidak.
Di tengah pasar mebel global yang ditaksir mencapai nilai US$ 150 miliar, sampai semester satu tahun ini Indonesia hanya bisa meraup US$ 700 juta untuk mebel dan US$ 400 juta untuk kerajinan.
Sedangkan pemerintah mempunyai target Indonesia bisa mencomot US$ 5 miliar untuk mebel dan kerajinan di 2019, dengan porsi mebel bisa berkontribusi USD 3,2 miliar.
Hambatan lain adalah dukungan pemerintah yang masih belum optimal. "Perrsoalan bunga pinjaman bank juga satu hal, dimana negara lain (kompetitor) bisa lebih rendah (bunga pinjaman bank)," urai Sobur.
Ia mengharapkan bantuan pemerintah dalam bentuk subsidi. "Bisa dalam bentuk membantu pameran, subsidi revitalisasi alat produksi atau supply chain bisa diperpendek," ungkap Sobur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
