Reporter: Agustinus Beo Da Costa | Editor: Tedy Gumilar
JAKARTA. Qanun (peraturan) soal pengelolaan pertambangan mineral dan batubara (minerba) yang dikeluarkan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diprotes perusahaan tambang lantaran dianggap memberatkan. Namun, pemerintah provinsi (pemprov) Aceh beralasan, selama ini kekayaan tambang tidak memberikan manfaat yang maksimal bagi daerah.
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Aceh Said Ikhsan mengatakan, penetapan pungutan kompensasi atas pertambangan minerba karena selama ini penerimaan dari sektor tambang terlalu kecil. "Pemerintah Aceh melihat penerimaan negara dari batubara saja, misalnya, terlalu kecil," ujar Said kepada KONTAN, Kamis (6/2).
Sebagai contoh, kata Said, negara hanya mendapatkan royalti sebesar 5% dari perusahaan tambang batubara. Royalti tersebut harus dibagi lagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota penghasil batubara, dan pemerintah kabupaten/kota sekitar. Sedangkan, sekitar 95% dari hasil produksi batubara menjadi milik pengusaha.
Akibatnya, negara sebagai pemilik batubara kehilangan 95% batubara yang tidak akan kembali karena non-renewable. Dengan royalti sebesar itu, sampai kapan pun, daerah penghasil batubara tidak akan bisa menikmati kekayaan alam mereka sendiri.
Apalagi kata Said, kedaulatan atas sumberdaya mineral dan batubara sesungguhnya ada di tangan rakyat. Pemerintah hanya mengatur dan mengelola kekayaan alam itu. Untuk itu, Pemprov Aceh berusaha mengelola industri pertambangan ini agar memberikan manfaat sekaligus adil bagi pemerintah, pengusaha, dan masyarakat sekitar.
Tujuan adanya dana kompensasi atas sumber daya alam ini juga untuk menghindari adanya konflik antara perusahaan tambang dengan masyarakat sekitar. Sebab, kenyataan menunjukkan, masyarakat di sekitar kawasan pertambangan tidak menikmati manfaat dari aktivitas pertambangan.
Karena itu, saat industri pertambangan mineral dan batubara di Aceh baru dimulai sejak 2005 sebagai dampak konflik berkepanjangan, pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam mulai membenahi pertambangan minerba ini. "Mumpung baru mulai, ya, kita benahi," ujar Said.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
