Sumber: Kompas.com | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) buka suara setelah izin konsesi kehutanannya dicabut pemerintah melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Pihak perusahaan mengaku mendapat informasi dari media soal pencabutan izin tersebut.
Namun, PT RAPP menyatakan menghormati kewenangan pemerintah dan akan berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait.
"Kami menghormati kewenangan pemerintah dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait. Saat ini, kami menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut," tulis RAPP dalam keterangan resmi yang dikirim Corporate Communication kepada Kompas.com, Jumat (20/11/2026).
Baca Juga: Asahimas Flat Glass (AMFG) Andalkan Diversifikasi Produk untuk Pacu Bisnis
RAPP menegaskan prioritas utamanya saat ini adalah kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada operasional perusahaan.
RAPP mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja dan mendukung ratusan pelaku usaha lokal yang memasok barang dan jasa.
Studi dampak ekonomi sebelumnya memperkirakan aktivitas RAPP mendukung sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau dan sekitar 300.000 lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia.
"Kami akan terus memberikan informasi kepada kontraktor, pelanggan, pemasok, dan mitra usaha lainnya, serta berupaya meminimalkan gangguan yang mungkin timbul," katanya.
Kontribusi terhadap ekonomi Riau
RAPP mengingatkan sudah menjadi bagian dari Riau selama lebih dari tiga dekade.
Kecamatan Pangkalan Kerinci disebut telah berkembang dari komunitas sekitar 200 orang pada 1993 menjadi ibu kota Kabupaten Pelalawan dengan sekitar 250.000 penduduk saat ini.
Sekitar 20% di antaranya memiliki keterkaitan dengan operasional RAPP.
Pada 2016 hingga 2025, RAPP mengeklaim berkontribusi lebih dari Rp 350 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau.
Dalam 10 tahun terakhir, perusahaan juga menginvestasikan Rp 970 miliar untuk program pemberdayaan masyarakat di lima kabupaten.
Program itu mencakup penurunan angka stunting di 138 desa serta penyediaan peralatan kesehatan ibu dan anak bagi 26 puskesmas bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan.
Baca Juga: Bangun Pabrik Baru, Maharum Group Gelontorkan Dana hingga Rp 18 Miliar
"Lebih dari 85% produksinya diekspor ke lebih dari 100 pasar dunia, menghasilkan devisa bagi Indonesia," demikian kata perusahaan.
Terkait tuduhan pelanggaran lingkungan, RAPP menegaskan pengelolaan hutan yang bertanggung jawab merupakan inti operasionalnya.
Selain mengelola areal tanaman industri, RAPP mengaku melestarikan hampir setengah juta hektar kawasan hutan, termasuk melalui program restorasi lahan gambut Restorasi Ekosistem Riau, sebagai bagian dari dukungan terhadap target FOLU Net Sink 2030 Indonesia.
Sejak 2014, Program Desa Bebas Api (Fire Free Village Programme) disebut telah bekerja sama dengan lebih dari 40 desa dan berhasil mengurangi luas area terdampak kebakaran di komunitas peserta hingga lebih dari 90%.
"Kami tetap berkomitmen terhadap Indonesia, Riau, para karyawan, masyarakat, serta mitra usaha kami, dan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut seiring tersedianya informasi tambahan," tutup pernyataan tersebut.
Satgas PKH cabut izin RAPP
Sebagaimana diberitakan, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dengan luas areal kerja mencapai 338.536 hektar di Provinsi Riau, Jumat (20/11/2026).
Pencabutan izin PT RAPP dilakukan secara bersamaan dengan penguasaan kembali pabrik kelapa sawit (PKS) beserta kebun kelapa sawit milik PT GSL di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), dengan luas areal sekitar 42 hektar.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menjelaskan, pencabutan izin perusahaan kertas ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 tentang Penerapan Sanksi Administratif Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atas nama PT RAPP.
"Ini menjadi bagian dari langkah tegas yang dilakukan Satgas PKH dalam menertibkan penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang diduga melanggar ketentuan perundang-undangan," ucap Barita kepada wartawan saat konferensi pers di Kuansing, Jumat.
Baca Juga: Menperin Sarmuji Dorong Industri Parfum Nasional Tak Hanya Ekspor Bahan Baku
Barita menyatakan, izin perusahaan dicabut setelah ditemukan sejumlah pelanggaran serius.
Dia menyebutkan, temuan tersebut meliputi kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang kali, perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektar ilegal, aktivitas pertambangan tanpa izin seluas 541,46 hektar, serta kerusakan kawasan lindung beserta ekosistemnya seluas 211,54 hektar.
Selain itu, Satgas PKH juga menemukan persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang berdampak terhadap ancaman kelestarian habitat satwa liar, khususnya gajah sumatera.
"Dengan pencabutan (izin) ini, seluruh kegiatan di dalam areal izin dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara," ucap Barita. B
Kendati demikian, kata dia, pencabutan izin tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk melakukan pemulihan lingkungan.
PT RAPP juga tetap diwajibkan memenuhi tanggung jawab terhadap sumber daya manusia (SDM) serta menyelesaikan seluruh konsekuensi hukum yang timbul.
"Kami tidak hanya berhenti pada pencabutan izin, tetapi juga akan menelusuri struktur korporasi yang diduga memiliki keterkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal," ujar Barita.
Bahkan, sambung dia, penelusuran akan menyasar lapisan-lapisan perusahaan yang berada di bawah maupun memiliki hubungan langsung dan tidak langsung dengan kegiatan tersebut.
"Kami sedang menelusuri pihak yang diduga kuat mengendalikan seluruh kegiatan PT RAPP, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan secara ilegal. Penelusuran juga mencakup seluruh pihak yang terlibat serta akses yang digunakan dalam pemanfaatan kawasan hutan yang diduga melanggar hukum," ujar Barita.
Baca Juga: Mandom Indonesia Andalkan Inovasi Produk Untuk Hadapi Persaingan Pasar Parfum
Sementara terkait PT GSL, Barita menjelaskan hasil temuan dan verifikasi Satgas PKH, menunjukkan bahwa pabrik kelapa sawit nonkebun milik perusahaan tersebut terindikasi membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
Keberadaan pabrik tersebut juga diduga mendorong semakin masifnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit tanpa melalui proses perizinan yang sah.
Sumber: https://regional.kompas.com/read/2026/11/20/160136678/izin-perusahaan-atas-konsesi-hutan-di-riau-dicabut-rapp-buka-suara?page=all#page2.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)