Reporter: Tantyo Prasetya | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tahap lelang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Sistem Monitoring dan Perangkat Pengendali Situs Internet Bermuatan Negatif (mesin sensor internet) Kementerian Komunikasi dan Informatika sampai pada proses penetapan lelang, dan segera diumumkan pemerintah.
Desas desus beredar, PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) menjadi calon kuat yang akan menjadi pemenang lelang untuk pengadaan teknologi dengan nilai pagu paket mencapai Rp 211,8 miliar tersebut.
Sejumlah kalangan pun ikut berkomentar. Mereka mempertanyakan sepak terjang dan pengalaman BUMN asal Bandung tersebut dalam industri penyedia solusi internet.
Pengamat Telematika sekaligus Advisor di Indonesia Cloud Forum, Mochammad James, misalnya. Dia mengaku belum pernah melihat PT INTI terlibat dalam proyek keamanan siber sebelumnya.
"Apalagi history mereka di proyek TI skala besar sebelumnya untuk proyek RFID (Radio Frequency Identification) BBM tidak begitu bagus. Walaupun itu bisa dibilang mereka sial sih, karena regulasi berubah," terangnya kepada Kontan.co.id, Jumat (6/10).
Seperti diketahui, RFID BBM merupakan proyek Sistem Monitoring dan Pengendalian untuk konsumsi Bahan Bakar Minyak yang bersubsidi bagi kendaraan operasional dinas DKI Jakarta. Proyek tersebut ikut terhenti lantaran pemerintah mencabut aturan BBM bersubsidi pada 2016 silam.
Hal senada juga disampaikan oleh Irwin Day, selaku Deputi Hubungan Masyarakat Nawala. Dia juga bilang, belum pernah mendengar pengalaman PT INTI dalam industri filtering konten internet.
Dirinya lebih lanjut mempertanyakan syarat menjadi peserta dalam lelang tersebut karena selama ini pemerintah tidak melibatkan para pemain yang lebih dulu terjun dalam produk DNS Filtering. Maklum, Nawala sendiri sudah terjun lebih dahulu terjun dalam DNS Filter Nawala lewat produk Internet Sehat.
"Pelaku industrinya yang selama ini menyediakan filtering tidak diajak. Bahkan Nawala sudah lama tidak diberikan update untuk database," ujarnya.
Lebih lanjut, Heru Sutadi selaku Direktur Eksekutif ICT Institute juga mempertanyakan kejanggalan dari kualifikasi pemenang dari lelang tersebut.
Heru berpendapat, lelang tersebut sudah memiliki banyak kejanggalan mulai dari fungsi pengadaan yang tidak jelas, besaran anggaran yang berdampak pada pemborosan uang negara, serta potensinya untuk melanggar kebebasan mengakses internet dan privasi.
"Kalau memang (pemenangnya) INTI, ya kian lengkap keanehan karena INTI kan juga ada produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan perangkat e-sensor yang dilelang," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
