Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. BPH Migas mengungkapkan bahwa sampai dengan Juni 2022 tercatat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) Solar maupun Pertalite lebih tinggi dari yang seharusnya. Jika tidak dilakukan pengendalian, kuota BBM subdisi bisa habis lebih cepat atau sebelum tutup tahun.
Saleh Abdurrahman, Anggota Komite BPH Migas menjelaskan sampai dengan 20 Juni 2022 konsumsi Solar dibandingkan dengan kuota sudah di atas 50% atau sebesar 51,24% dari total yang ditetapkan pemerintah sebanyak 15,1 juta kilo liter (KL).
“Konsumsi rata-rata harian dan bulanan sudah over di atas antara 10% ke atas. Ini tentu jika tidak dilakukan pengendalian maka akan menghadapi subsidi akan habis antara Oktober atau November,” jelasnya dalam acara virtual, Rabu (29/6).
Baca Juga: Pembeli Dibatasi, Mobil LGCG Boleh Konsumsi Pertalite?
Sedangkan untuk Pertalite diakui Saleh, serapannya juga sudah di atas 50% sehingga jika tidak dilakukan pengendalian maka diproyeksikan realisasinya dapat di atas kuota yang telah ditentukan. Hingga Juni 2022 konsumsi pertalite mencapai 57,54% atau setara 13,26 juta kilo liter.
Saleh bilang, BPH Migas bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan pendistribusian BBM agar tepat sasaran dan sesuai dengan kuota yang diberikan.
“Dari sisi pengendalian konsumen yang berhak menerima subsidi Solar sudah diatur di Perpres Nomor 191 Tahun 2014, misalnya saja mobil pelat hitam, kuning, dan mobil BUMN, dinas tidak disebutkan di situ. Sedangkan untuk sektor perikanan boleh, mobil pelayanan umum boleh menggunakan solar,” jelasnya.
Saat ini pihaknya sedang dalam proses revisi Perpres No 191 Tahun 2014 yakni penyesuaian konsumen yang berhak menerima subsidi.
Berjalan beriringan dengan revisi Perpres, PT Pertamina Patra Niaga membuka pendaftaran kendaraan dan identitasnya di Website MyPertamina per 1 Juli 2022. Dari pendaftaran, pengguna akan mendapatkan QR Code yang dapat digunakan untuk pembelian BBM Subsidi di SPBU Pertamina.
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution mengatakan inisiatif ini dimaksudkan dalam rangka melakukan pencatatan awal untuk memperoleh data yang valid dalam rangka penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran.
“Data pengguna yang terdaftar dan telah mendapatkan QR Code ini adalah bagian dari pencatatan penyaluran Pertalite dan Solar agar bisa lebih tepat sasaran, bisa dilihat trennya, siapa penggunanya. Kami pun tidak mewajibkan memakai aplikasinya, hanya perlu daftar melalui website yang dibuka pada 1 Juli nanti,” kata Alfian dalam keterangan resmi, Rabu (29/6).
Untuk memastikan implementasinya dapat dilakukan dengan lancar, Alfian menjelaskan tahapan-tahapan pendaftaran pun tidaklah susah. Masyarakat dapat mengakses website subsiditepat.mypertamina.id dan siapkan dokumen yang dibutuhkan antara lain KTP, STNK kendaraan, foto kendaraan, alamat email, dan dokumen lain sebagai pendukung. Jika seluruh syarat telah dipenuhi, masyarakat untuk melakukan konfirmasi ‘daftar sekarang’.
“Data yang sudah didaftarkan akan diverifikasi atau dicocokkan dengan kesesuaian persyaratan. Jika semua terpenuhi maksimal 7 hari kerja, maka pengguna tersebut akan dinyatakan terdaftar dan menerima QR Code melalui email, atau melalui notifikasi di website,” jelas Alfian.
Jika menerima notifikasi adanya kekurangan atau ketidakcocokan dokumen, masyarakat bisa mencoba kembali melakukan pengisian data kendaraan dan identitasnya sesuai rekomendasi kekurangan yang ada.
Baca Juga: Tak Punya Aplikasi MyPertamina, Ini Cara Daftar untuk Beli Pertalite dan Solar
Untuk kemudahan dan mengantisipasi kendala di lapangan, selain diakses dengan aplikasi MyPertamina, QR Code yang diterima juga bisa di print out dan dibawa fisiknya ke SPBU ketika ingin melakukan pengisian Pertalite dan Solar. QR Code tersebut kemudian akan dicocokkan datanya oleh operator SPBU.
“Masyarakat tidak perlu khawatir, tahapannya sangat mudah, yang penting memastikan sudah daftar dan memastikan datanya sudah terkonfirmasi. Jika sudah menerima QR Code, maka transaksi akan berjalan seperti biasa,” imbuhnya.
Rencana lokasi awal akan di lakukan di beberapa kota dan kabupaten antara lain adalah Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjarmasin, Kota Yogyakarta, dan Manado. Untuk kota lain pendaftaran akan dilakukan secara kontinu memastikan kesiapan infrastruktur dan sistem, sekaligus untuk mengakomodir kendaraan baru yang dibeli masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
