Kadin: Tarif Resiprokal AS 10% Masih Kompetitif, Tapi Menekan Margin Eksportir

Reporter: Leni Wandira | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID A JAKARTA. Kalangan pengusaha menilai tarif tambahan 10% yang dikenakan Amerika Serikat (AS) terhadap produk Indonesia masih memberikan ruang bagi produk nasional untuk tetap kompetitif di pasar AS. Namun, tambahan tarif tersebut tetap menjadi beban bagi eksportir, terutama industri dengan margin tipis.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa mengatakan, posisi tarif Indonesia relatif kompetitif jika dibandingkan dengan sejumlah negara pesaing.

"Kami melihat tarif 10% masih memberikan ruang bagi produk Indonesia untuk tetap kompetitif di pasar Amerika Serikat, terutama jika dibandingkan dengan beberapa negara yang menghadapi tarif lebih tinggi," ujar Erwin kepada Kontan, Kamis (13/8/2026).

Menurut dia, tarif Indonesia berada pada level yang sama dengan Bangladesh, Kamboja, dan Malaysia. Sementara Vietnam menghadapi tarif tambahan yang lebih tinggi.

Meski demikian, Erwin mengingatkan agar daya saing Indonesia tidak hanya dilihat dari besaran tarif. Dunia usaha juga memperhitungkan effective landed cost, yang mencakup tarif dasar atau MFN, tarif tambahan, biaya logistik, energi, pembiayaan, hingga nilai tukar.

Bagi industri dengan margin tipis seperti tekstil dan garmen, alas kaki, furnitur, produk karet, serta sejumlah produk manufaktur padat karya, tambahan biaya tersebut dapat mempengaruhi keputusan pembeli.

"Karena itu, posisi Indonesia saat ini bisa dikatakan relatif kompetitif, tetapi belum merupakan posisi yang aman. Justru selisih tarif dengan negara pesaing harus dimanfaatkan untuk menarik order relocation dan investasi baru ke Indonesia," katanya.

Erwin menilai ruang negosiasi pemerintah dengan AS masih terbuka. Namun, menurut dia, sasaran negosiasi tidak harus terbatas pada upaya menurunkan tarif 10% untuk seluruh produk.

Pemerintah juga dinilai perlu mengejar skema product-specific exemptions, tariff-rate quota, maupun mekanisme khusus untuk sektor tertentu.

Erwin mengatakan sektor padat karya dan berorientasi ekspor perlu menjadi prioritas dalam negosiasi. Sektor tersebut antara lain tekstil dan produk tekstil, garmen, alas kaki, furnitur, serta produk manufaktur yang memiliki eksposur besar terhadap pasar AS.

"Prioritas pertama menurut kami harus diberikan kepada sektor padat karya dan berorientasi ekspor, terutama tekstil dan produk tekstil, garmen, alas kaki, furnitur, serta produk manufaktur yang mempunyai eksposur besar terhadap pasar AS. Sektor seperti ini bukan hanya persoalan nilai ekspor, tetapi menyangkut lapangan pekerjaan dalam jumlah besar," ujar Erwin.

Selain itu, pemerintah perlu memperjuangkan produk yang bersifat komplementer terhadap ekonomi AS, terutama produk yang tidak secara langsung mengancam produsen Amerika atau menjadi bagian dari rantai pasok industri mereka.

Di sisi lain, Erwin menilai Indonesia memiliki modal dalam proses negosiasi melalui Agreement on Reciprocal Trade Indonesia-AS yang ditandatangani pada Februari 2026. Dalam perjanjian tersebut terdapat akses tarif nol bagi 1.819 lini produk Indonesia.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan berbagai instrumen tarif baru AS tidak mengurangi manfaat yang telah diperoleh Indonesia melalui perjanjian tersebut.

Jika tarif 10% bertahan dalam jangka menengah, Erwin memperkirakan dampak pertama yang dirasakan eksportir adalah tekanan terhadap margin.

Dalam praktiknya, tarif tidak selalu sepenuhnya dibebankan kepada konsumen di AS. Pembeli dapat meminta eksportir Indonesia berbagi beban melalui penurunan harga sehingga margin produsen domestik ikut tertekan.

Dampak berikutnya adalah perubahan keputusan sourcing. Perusahaan multinasional akan membandingkan Indonesia dengan Vietnam, Thailand, Malaysia, Bangladesh, India, Meksiko dan negara lainnya berdasarkan kombinasi tarif, produktivitas, biaya tenaga kerja, logistik, energi, hingga kepastian regulasi.

Namun, kondisi tersebut juga dapat menjadi peluang investasi bagi Indonesia. Erwin menilai ketika sejumlah negara pesaing menghadapi tarif lebih tinggi, Indonesia berpeluang menjadi alternatif basis produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar AS.

"Karena itu, pesan Kadin adalah jangan hanya berfokus pada bagaimana menurunkan tarif dari 10%. Pemerintah juga harus memastikan biaya produksi di dalam negeri turun setidaknya untuk mengompensasi sebagian dampak tarif melalui energi yang kompetitif, logistik yang lebih efisien, kemudahan impor bahan baku, pembiayaan ekspor, serta percepatan restitusi dan insentif investasi," pungkas Erwin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News