KAI Tak Jadi Impor KRL Bekas, Menhub Ingatkan Kebutuhan 8 Trainset Mendesak

Selasa, 10 November 2026 / 07:33 WIB

ILUSTRASI. Menteri Perhubungan mengingatkan masih terdapat kebutuhan delapan trainset KRL yang perlu segera dipenuhi. (ANTARA FOTO/Putra M. Akbar)

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan armada Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek di tengah keputusan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI yang membatalkan rencana impor KRL bekas dari Jepang.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, keputusan pengadaan armada KRL perlu mempertimbangkan kecepatan pemenuhan kebutuhan sekaligus kualitas kereta yang akan digunakan masyarakat.

Dudy mengaku belum berkomunikasi langsung dengan KAI mengenai keputusan pembatalan impor KRL bekas tersebut. Namun, ia menilai pertimbangan untuk menggunakan produk dalam negeri perlu tetap diperhatikan.

“Yang paling penting buat saya adalah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan kereta yang baik, yang sesuai dengan standar keselamatan,” ujar Dudy saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (9/11/2026).

Menurut Dudy, keputusan pengadaan armada merupakan pertimbangan bisnis KAI. Meski demikian, perusahaan juga perlu mempertimbangkan keberlangsungan industri perkeretaapian dalam negeri.

“Saya serahkan kepada KAI secara bisnisnya bagaimana. Tapi tentu juga kan harus memperhatikan industri dalam negeri kita,” katanya.

Ia menambahkan, rencana pengadaan tersebut perlu dikomunikasikan dengan kementerian terkait, terutama Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.

Di sisi lain, Dudy mengingatkan masih terdapat kebutuhan delapan trainset KRL yang perlu segera dipenuhi. Kebutuhan tersebut merupakan bagian dari rencana pengadaan armada sebelumnya yang belum seluruhnya terealisasi.

Ia menyebut, dari rencana pengadaan sekitar 30 trainset, sebanyak 11 trainset berasal dari China, sementara sebagian lainnya merupakan produk PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA. Adapun delapan trainset lainnya masih perlu diselesaikan pengadaannya.

“Delapan itulah yang paling tidak harus segera dipenuhi sesuai dengan rencana yang sudah disetujui pada saat itu,” jelas Dudy.

Menurut dia, kebutuhan armada tersebut mendesak karena masyarakat membutuhkan tambahan layanan KRL. Karena itu, KAI perlu mempertimbangkan opsi pengadaan yang paling cepat sekaligus memberikan kualitas terbaik.

“KAI harus melihat mana yang lebih cepat dan mana yang terbaik buat KAI. Tapi yang paling penting bahwa kereta-kereta itu harus memberikan pelayanan yang lebih baik lagi,” tandasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Bobby Rasyidin memastikan perusahaan batal mengimpor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang.

Sebagai gantinya, perseroan akan mengadakan 23 rangkaian atau trainset baru dalam waktu dua hingga tiga tahun dengan melibatkan industri dalam negeri dan membuka peluang kerja sama dengan produsen luar negeri.

Pernyataan itu disampaikan Bobby usai mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/11/2026).

“Enggak, kita enggak impor (KRL) bekas. Pokoknya buat rakyat harus yang baru," ujar Bobby dalam keterangannya.

Ia menjelaskan sebagian pengadaan akan melibatkan PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA. KAI juga membuka peluang menggandeng produsen luar negeri, dengan syarat kerja sama tersebut melibatkan industri nasional.

"Salah satunya nanti sebagian ke INKA. Wajib mendukung industri dalam negeri," ujarnya.

“Luar negeri harus kerja sama sama dalam negeri," sambung dia.

Bobby menyebut kebutuhan pengadaan kereta baru mencapai 23 trainset. Dari jumlah tersebut, delapan rangkaian menjadi kebutuhan mendesak yang perlu dipenuhi lebih dahulu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News