Reporter: Jane Aprilyani | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) menyarankan agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan, tidak terlalu terburu-buru dalam menerapkan zero Over Dimension Over Load (ODOL) atawa bebas kendaraan bermuatan lebih yang targetnya terealisasi pada 1 Januari 2023.
Dewan Pakar Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Bagus Dewanata, mengatakan akan banyak dampak yang ditimbulkan Zero ODOL ini jika tidak dilakukan dengan kajian-kajian yang lebih komprehensif.
Misalnya, yang kelas jalannya kelas 3, jika nanti akan dipaksakan dilewati tipe truk yang tersedia di Indonesia seperti sekarang ini sesuai regulasi yang ditetapkan, itu pasti akan menurunkan kapasitas angkut.
"Konsekuensi logisnya adalah, jumlah truknya nanti akan bertambah. Bertambahnya berapa, itu tergantung pada berapa tingkat overload yang terjadi, dan masing-masing industri pasti beda angkanya," kata Bagus dalam keterangan resmi yang diterima Kontan.co.id, Selasa (10/8).
Baca Juga: Kemenhub otak-atik anggaran jalankan proyek di tengah pandemi
Jadi, menurut Bagus, kalau hanya bicara compliance-nya saja tanpa mempertimbangkan efektifitas dan esisiensinya, yang terjadi justru saat pelaksanaan zero ODOL nanti adalah jumlah truk yang ada di jalan menjadi double atau triple. Kondisi itu akan membuat kecepatan akses di jalan akan turun.
"Tingkat kecelakaan juga bukannya akan jadi turun tapi naik. Kalau populasi truknya seperti itu, kemacetan juga jadi malah lebih parah karena jumlah kilometer jalannya tidak bertambah," lanjut Bagus.
Kondisi-kondisi yang ditimbulkan zero ODOL itu, menurut Bagus, malah akan menaikkan biaya logistik. Dengan biaya logistik yang naik, harga produk otomatis akan naik.
"Kalau naik, masyarakat pasti akan kesulitan untuk melakukan upgrading untuk bisa beli. Karena komoditas-komoditasnya sudah kelihatan semua ini adalah komoditas yang strategic, seperti yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur, semen, kaca, makanan minuman, dan CPO," tukasnya.
Belum lagi kalau memperhitungkan dampak inflasinya. "Kalau sudah terjadi seperti itu, domestiknya akan menjadi repot, begitu juga ekspornya. Karena, biaya logistik tinggi, komponen-komponen itu akan menurunkan daya saingnya kita," tuturnya.
Akibatnya, kata Bagus, penerimaan pajak negara dari ekspor turun. Begitu juga kapasitas yang sudah tersedia sekian banyak, karena tidak bisa terserap akibat kemahalan akan dibuang.
"Nah, menurut saya, kajian terhadap zero ODOL ini perlu dilakukan secara komprehensif. Dan dalam konteks ini saya lebih mengajak adanya kebersamaan berpikir yang disepakat antar semua stakeholder, untuk sama-sama melakukan penelitian supaya bisa didapatkan ekeftifitas dan efisiensi yang sangat tinggi dari transportasi darat kita," ujarnya.
Baca Juga: Isuzu Indonesia dukung pemerintah perangi ODOL
Pendekatan komprehensif untuk melakukan perubahan atau shifting logistik secara keseluruhan itu harus dilakulkan terhadap angkutan darat secara keseluruhan. "Zero ODOL itu sebenarnya mencoba untuk mengatur sesuatu yang ada dengan angkutan darat," tegas Bagus.
Nah, meski payungnya sudah ada, menurut Bagus, perlu pemikiran secara konprehensif untuk membangun sistem strategi nasional bagi angkutan darat idengan kerangka kerja yang mempertimbangkan komoditas dan infrastruktur yang kita miliki saat ini. Artinya, bicara tentang jalan, jenis truk, dan didorong untuk memiliki efektifitas dan nilai efisiensi yang tinggi.
Selanjutnya: Ketua Umum Organda: Kami Kecewa dengan Larangan Mudik
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
