Reporter: Lidya Yuniartha, Noverius Laoli, Uji Agung Santosa | Editor: Rizki Caturini
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pertanian (Kemtan) bakal memperbesar porsi petani plasma kelapa sawit. Bila selama ini, porsi petani hanya 20% dari Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan sawit, ke depan akan dinaikkan. Tujuannya adalah untuk menggenjot produksi minyak kelapa sawit petani yang masih minim.
Sebagai langkah awal, Kemtan mengaku tetap akan melanjutkan moratorium pemberian izin HGU bagi korporasi. Sebaliknya, pemerintah mendorong perluasan kebun sawit milik petani secara bertahap.
Saat ini total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia 11,9 juta hektare (ha). Dari jumlah itu sebanyak 4,7 ha milik petani. Ke depan, Kemtan ingin mendorong agar total luas lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia bisa mencapai 20 juta ha, namun perluasan lahan hanya diberikan untuk petani sawit.
Direktur Jenderal Perkebunan Kemtan Bambang mengatakan, nantinya perluasan lahan sawit akan dilakukan petani rakyat dan bukan lagi oleh perusahaan perkebunan. Pengembangan perkebunan milik korporasi tetap dipertahankan dan didorong untuk meningkatkan kualitas bibit dan produksi saja.
"Korporasi masih bisa melakukan ekspansi lahan sawit kalau masyarakat sudah tidak mampu lagi," ujar Bambang, Senin (16/10).
Menurut Bambang, petani bisa melakukan penambahan luas lahan kebun kelapa sawit dengan menggunakan lahan-lahan yang selama ini terbengkalai. Menurutnya, pengembangan lahan sawit bagi petani mendesak dilakukan untuk menghindari pengrusakan hutan yang lebih luas. Karena selama ini, tanaman sawit terbukti sebagai komoditas pangan dan energi paling efisien di dunia dibandingkan tanaman lainnya. Kehadiran produksi sawit, bisa mencegah perluasan perambahan hutan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan energi.
Diharapkan upaya ini tetap akan mendorong berkembangnya kinerja perusahaan sawit. Dengan industri yang berkembang, maka otomatis perkebunan rakyat juga sulit berkembang. Sebab perusahaan sawit yang selama ini terus melakukan pengembangan teknologi dan produksi sawit.
Integrasi korporasi
Rencana untuk meningkatkan porsi plasma atau petani sawit juga dikatakan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. Menurutnya dengan porsi 80:20 pada saat ini, maka perusahaan sawit tidak serius mengurusi perkebunan sawit plasma petani. "Sebab dengan 80% maka mereka bisa mencukupi kebutuhan pabrik," katanya, Jumat lalu.
Deputi Menko Perekonomian Bidang Pangan dan Pertanian Musdalifah Machmud menambahkan, pengembangan perkebunan sawit milik rakyat harus terintegrasi dengan korporasi. Dengan integrasi itu, maka petani sawit bisa disiplin dalam meningkatkan kualitas tanaman. "Petani perlu dilatih disiplin dalam pemberian pupuk agar produksi bagus seperti kebun perusahaan," imbuhnya.
Direktur Utama PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN) Teguh Wahyudi berharap langkah pemerintah ini mampu meningkatkan produktivitas kelapa sawit rakyat yang masih minim sekitar 1 ton - 2 ton per ha. Padahal potensinya mencapai 8-10 ton per ha. "Jadi rata-rata produktivitas tanaman perkebunan di Indonesia baru mencapai 25% sampai 35% dari potensi produksi yang sebenarnya," ujarnya.
Pengembangan benih unggulan dan pengelolaan sawit intensif dapat mendongkrak produksi kelapa sawit petani. Dan hal itu hanya bisa dilakuakn lewat riset dan teknologi. Upaya RPN ini juga mendukung program pemerintah membagikan 35 juta benih tanaman kepada petani agar produksi sawit di Indonesia dapat meningkat.
