Reporter: Noverius Laoli | Editor: Havid Vebri
JAKARTA. Indonesia telah memiliki aturan dan standar tersendiri untuk menjaga kelestarian lingkungan dan budidaya kelapa sawit yang berkelanjutan. Aturan tersebut tertera dalam Indonesia Sustainabiity Palm Oi (ISPO) yang digagas Kementerian Pertanian (Kemtan) atas usulan para pengusaha perkebunan kelapa sawit.
Maka itu, pemerintah meminta manajemen The Indonesian Palm Oil Pledge (IPOP) menghormati aturan yang ada di Indonesia dan tidak membuat aturan sendiri untuk diterapkan di wilayah hukum Indonesia.
"Indonesia itu negara berdaulat. Kita sudah punya aturan tersendiri terkait budidaya kelapa sawit berkelanjutan yaitu ISPO," ujar Staf Ahli Menteri Pertanian (Mentan) bidang Lingkungan, Mukti Sardjono di Jakarta, (14/9).
ISPO merupakan aturan resmi yang dibuat pemerintah Indonesia dan wajib dilaksanakan semua pelaku usaha kelapa sawit di Indonesia. Maka, semua pelaku usaha wajib mengacu pada ISPO dalam menjalankan praktik usaha kelapa sawit berkelanjutan. "Para pelaku usaha perkebunan sawit harus taat, jangan buat aturan main sendiri," ujar Mukti.
Menurut Mukti, pasca lima perusahaan besar kelapa sawit meneken kesepakatan sustainability ala IPOP, dampaknya langsung terasa di tingkat petani. Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik petani jatuh karena perusahaan yang sudah meneken IPOP tidak membeli sawit petani karena dinilai tidak mengikuti aturan yang disyarakatkan manajemen IPOP.
Diketahui, Kamis (10/9) pekan lalu, manajemen IPOP mendatangi Kementan untuk menjelaskan program sustainability budidaya kelapa sawit. Mereka diterima Staf Ahli Mentan, Mukti Sarjono. "Nanti akan saya laporkan ke Pak Menteri terkait hasil pertemuan itu," kata Mukti.
Sekjen Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Asmar Arsjad mendesak pemerintah agar memanggil perusahaan besar yang telah menandatangani kesepakatan IPOP tersebut untuk mencari solusi. Sebab penerapan IPOP ini berdampak sudah luar biasa. "TBS petani di Aceh dan Padang Lawas (Sumatera Utara) tidak bisa masuk Wilmar lagi," tutur Asmar.
Lantaran tidak terserap di perusahaan besar itu, TBS petani dijual ke pabrik kelapa sawit (PKS) kecil untuk pasar lokal. Ironisnya TBS tersebut dihargai sangat murah. Karena itu, pemerintah harus tegas terhadap manajemen IPOP.
Menurutnya, lima perusahaan besar (The Big Five Company) yang menandatangani kesepakatan IPOP itu ditekan asing, sehingga mereka tidak mau lagi membeli TBS petani.
Asmar mengusulkan kepada pemerintah agar mempercepat penerapan mandatori biodiesel hingga 30% (B-30). Tujuannya agar penyerapan minyak sawit mentah atawa crude palm oil (CPO) dalam negeri bisa lebih banyak, sehingga tidak tergantung pasar ekspor lagi.
Dampak buruk penerapan IPOP tidak hanya dirasakan petani saja. PT Sawit Sumbermas Sarana (SSS) yang memiliki kebun sawit di Kalteng juga menjadi korban penerapan IPOP ini.
Sunggu Situmorang, Senior Head Corporate Finance and Government Relation PT Sawit Sumbermas Sarana mengatakan, pihaknya juga sudah merasakan dampak IPOP. Ia bilang, sebagai perusahaan yang sedang berkembang, SSS melalui anak usahanya melakukan ekspansi penanaman kelapa sawit di lahan yang dimilikinya.
Namun ekspansi tersebut dinyatakan melanggar aturan IPOP. "Padahal tidak ada satupun aturan pemerintah yang kami langgar. Pembukaan lahan kami telah sesuai prosedur," kata Sunggu.
Sanksinya, semua CPO yang dihasilkan SSS ditolak masuk ke The Big Five Company. Ia mendesak agar pemerintah tegas terhadap manajemen IPOP. Ia menolak agar aturan IPOP tidak diterapkan di Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
