Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anak usaha dari PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) menyatakan kenaikan harga nikel akan mendongkrak kinerja perusahaan dan mendukung hilirisasi yang dilakukan perusahaan.
Pada awal perdagangan hari ini, harga nikel mencapai level tertinggi dalam tujuh bulan terakhir. Berdasarkan data Trading Economics, harga nikel berada di US$ 19.469 per ton pada Senin (22/4), pukul 13.42 WIB. Dalam sepekan harga nikel telah naik 9,39% dan sebulan terakhir melesat 12,60%.
Harga nikel bergerak naik di tengah pelemahan harga energi. Potensi kenaikan permintaan dari China dan keterbatasan pasokan menjadi pendorongnya.
Baca Juga: Anak Usaha MBMA Dapat Pinjaman Bank US$ 490 Juta
General Manager Merdeka Copper Gold, Tom Malik mengatakan, sebagai perusahaan tambang, MBMA adalah price taker karena harga komoditi nikel tergantung supply-demand global namun MBMA tidak hanya mengoperasikan tambang nikel SCM tapi juga proses hilirisasi seperti 3 (tiga) fasilitas RKEF, 1 (satu) Nickel Matte Converter dan dalam waktu dekat ini fasilitass HPAL.
Ia menjelaskan, Tambang Nikel SCM mulai produksi penuh di 2024 dengan target produksi bijih Saprolite 4juta ton dan bijih Limonit 11 juta ton. Saprolit akan men-suplai aset MBMA di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dengan target produksi NPI (Nickel Pig Iron) antara 85-92 ribu ton dan Nickel Matte antara 50-55ribu.
"Naiknya harga nikel akan mendongkrak kinerja tidak saja untuk tambang nikel SCM tetapi juga hilirisasi MBMA: Nickel Pig Iron (NPI) dan Nickel Matte," kata Tom kepada KONTAN, Senin (22/4).
Selain itu, kata Tom, MBMA juha sedang mengembangkan fasilitas HPAL bermitra dengan GEM Co.Ltd. di IMIP yang ditargetkan commissioning di akhir tahun ini dengan kapasitas 20ribu ton/tahun dan bertambah menjadi 30ribu ton/tahun di pertengahan 2025.
Tom menambahkan, aset MBMA terdiri dari tambang nikel terbesar di Indonesia serta fasilitas pemurnian nikel merupakan bukti komitmen perusahaan terhadap kebijakan hilirisasi pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
