Reporter: Alya Fathinah | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesian Mining Association (IMA) mendorong pemerintah menghitung kontribusi industri pertambangan secara menyeluruh dalam menerjemahkan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait target kontribusi sektor pertambangan sebesar 70% kepada negara.
IMA menilai, kontribusi industri pertambangan tidak semestinya hanya diukur dari setoran pajak, dividen, maupun laba perusahaan. Pemerintah juga perlu memperhitungkan dampak ekonomi yang dihasilkan melalui belanja domestik, penciptaan lapangan kerja, hingga aktivitas ekonomi di sepanjang rantai pasok industri pertambangan.
Direktur Eksekutif API-IMA Sari Esayanti mengatakan, karakteristik industri pertambangan yang padat modal dan memiliki siklus investasi jangka panjang perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran kontribusi tersebut.
Baca Juga: Harga Acuan Aluminium Naik, Asosiasi Soroti Harga Jual Bauksit Masih di Bawah HPM
Pasalnya, manfaat ekonomi dari kegiatan pertambangan tidak seluruhnya dapat diukur dalam rentang waktu satu tahun.
"Besarnya manfaat pertambangan berbanding lurus dengan kemampuan tambang untuk terus beroperasi secara layak, aman, dan bertanggung jawab. Karena itu, optimalisasi manfaat bagi negara perlu dirancang secara terukur agar tetap menjaga keberlanjutan investasi dan daya saing industri pertambangan nasional," ujar Sari kepada Kontan, Rabu (18/11).
IMA mencatat, berdasarkan gambaran pengeluaran sejumlah perusahaan tambang, lebih dari 80% total pengeluaran perusahaan dilakukan di dalam negeri.
Pengeluaran tersebut mencakup pengadaan barang dan jasa, pembayaran gaji karyawan, serta berbagai kewajiban kepada negara dan daerah, seperti pajak, royalti, dan pajak daerah.
Selain itu, keberadaan perusahaan tambang turut mendorong pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat di sekitar area operasional. Aktivitas tersebut dinilai menciptakan efek berganda terhadap perekonomian melalui perputaran belanja domestik, penguatan rantai pasok, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Sari juga menyoroti kontribusi dari keuntungan perusahaan yang diinvestasikan kembali untuk pengembangan usaha dan menjaga keberlanjutan operasional. Reinvestasi tersebut dinilai dapat kembali menciptakan pembelanjaan dan aktivitas ekonomi di dalam negeri.
Menurut Sari, aspek tersebut perlu diperhitungkan mengingat kegiatan pertambangan membutuhkan investasi besar, memiliki risiko tinggi, serta memerlukan waktu panjang untuk menghasilkan manfaat ekonomi.
Di sisi lain, sektor pertambangan selama ini telah memiliki berbagai instrumen yang mengatur kontribusi perusahaan kepada negara. Pemerintah juga terus memperkuat tata kelola dan pengawasan kegiatan pertambangan, mulai dari produksi, penjualan, hingga ekspor.
Karena itu, Sari memandang arahan Presiden sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola sekaligus mengoptimalkan manfaat sektor pertambangan bagi negara dan masyarakat.
Sari pun mendorong pemerintah melakukan pemetaan terhadap seluruh kontribusi yang telah diberikan industri pertambangan kepada negara, masyarakat, dan perekonomian nasional sebelum menentukan perhitungan target 70%.
Pemetaan tersebut juga perlu mempertimbangkan karakteristik dan keekonomian usaha pertambangan dalam jangka panjang. Dengan demikian, upaya meningkatkan penerimaan negara tidak mengabaikan keberlanjutan operasional maupun daya tarik investasi industri pertambangan nasional.
Baca Juga: Pengusaha Komponen Minta Insentif Kendaraan Listrik Diperluas ke Industri Hulu
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)