Reporter: Bidara Pink | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom senior Faisal Basri mengungkapkan, rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada bulan depan tidak bijak. Mengingat, kondisi daya beli masyarakat yang masih lemah.
“Bila dilihat, rasanya kurang bijak untuk menambah tekanan pada daya beli masyarakat yang masih lemah,” ujar Faisal via video conference, seperti dikutip Minggu (27/3).
Ia melihat, kondisi daya beli masyarakat yang masih lemah sebenarnya bisa dilihat dari peristiwa baru-baru ini, yaitu mengularnya antrean untuk membeli minyak goreng saat ada penetapan harga eceran maksimal minyak goreng kemarin.
Baca Juga: SUN dan Sukuk Disebut Jadi Instrumen Menarik Investasi untuk Peserta Tax Amnesty
“Dari sini kan kelihatan daya beli masih lemah. Ini bahkan lebih dari separuh (dari total masyarakat Indonesia). Bela-belain antre berjam-jam hanya untuk peroleh satu liter minyak goreng. Ini artinya mereka kepepet sekali,” jelas Faisal.
Belum lagi, bila bicara angka, angka pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tahun 2021 hanya tumbuh 2,02% year on year (yoy) atau masih jauh dari rata-rata pertumbuhan konsumsi rumah tangga di level pra Covid-19 yang mencapai 5% yoy. Dengan demikian, ia mengamini bahwa kondisi daya beli masyarakat makin tertekan.
Lebih lanjut, peningkatan PPN dari 10% menjadi 11% ini ditakutkan akan semakin menekan daya beli masyarakat. Ketakutannya, ini akan menahan pertumbuhan konsumsi rumah tangga sehingga kemudian pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan juga bisa terhambat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
