Reporter: Adisti Dini Indreswari | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Niat Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) untuk menurunkan suku bunga Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari 8,15%-8,5% saat ini, memang bisa mengerek daya beli masyarakat yang ujung-ujungnya menambah proyek pengembang. Tapi di sisi lain, pengembang menyayangkan kebijakan Kemenpera untuk menutup sementara keran FLPP.
Sebelumnya Menpera Djan Faridz bilang, perjanjian kerjasama operasional (PKO) FLPP sudah berakhir Desember kemarin. Saat ini Kemenpera tengah menegosiasi kalangan perbankan untuk memangkas suku bunga yang diberikannya ke kisaran 6% dalam PKO yang baru, yang ditargetkan sudah ada akhir Januari ini. Itu berarti, selama sebulan keran FLPP tidak mengucur.
Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Eddy Ganefo bilang, penghentian sementara FLPP besar pengaruhnya terhadap pengembang, terutama pengembang kecil yang sangat bergantung pada cash flow. Apalagi Eddy mengaku tidak mendapat pemberitahuan dari pemerintah sebelumnya.
Eddy bilang, di Bandung saja, ada 2.100 unit rumah yang mandek penjualannya. Dia menghitung, secara nasional, 8.000 proyek bisa mandek. "Padahal sudah dijadwalkan akad bulan ini," ujar Eddy di Jakarta, Rabu (18/1).
Kerugiannya, lanjut Eddy, pengembang harus tetap membayar kredit konstruksi pada bank, padahal belum bisa menjual. Kredit konstruksi ini biasanya 60% dari nilai proyek dengan bunga 1% per bulan. Kalau dikalikan dengan unit rumah yang dibangun, kerugian yang harus ditanggung menjadi besar. "Kami sudah protes ke menteri, tapi beliau minta kami bersabar satu-dua minggu lagi," ujar Eddy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
