Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hasil hitung cepat (quick count) sejumlah lembaga survei menunjukkan pasangan calon kepala daerah yang didukung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus mendominasi Pilkada Serentak 2024 di wilayah strategis seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, hingga Sumatra Utara.
Namun, di wilayah Jakarta dan Bali, kandidat dari KIM Plus menghadapi persaingan ketat dari PDIP, partai di luar koalisi.
Pengaruh Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo disebut menjadi salah satu faktor utama kemenangan kandidat KIM Plus.
Baca Juga: Paslon yang Didukung Prabowo Unggul di Pilkada, Pengusaha Optimistis
"Tidak bisa dipungkiri pengaruh Prabowo dan Gerindra sebagai partai penguasa sangat kuat dalam kemenangan ini," ujar Trubus Rahardiansah, pengamat politik dari Universitas Trisakti, Kamis (28/11).
Kemenangan besar KIM Plus di pilkada semakin memperkokoh dominasi koalisi Prabowo di pemerintah pusat, mencakup eksekutif, legislatif, hingga yudikatif.
Prabowo sendiri telah menegaskan pentingnya stabilitas politik dan keamanan sebagai kunci untuk menjalankan visi besar pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
Ketua Umum Afiliasi Global Ritel Indonesia (AGRA), Roy N Mandey, mengingatkan pentingnya stabilitas politik untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
Baca Juga: Ini Harapan APPBI Terhadap Calon Kepala Daerah Pemenang Pilkada 2024
Namun, ia menggarisbawahi risiko dari dominasi kekuasaan koalisi besar.
"Jika kekuasaan terlalu didominasi KIM Plus, perlu ada kekuatan penyeimbang untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power)," katanya.
Roy menyarankan agar kepala daerah pemenang pilkada merangkul tokoh-tokoh dari luar koalisi besar untuk berkontribusi dalam pemerintahan demi menjaga keseimbangan demokrasi.
Di sisi lain, Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai hasil pilkada tidak berdampak signifikan pada kebijakan investasi di daerah.
Menurutnya, kebijakan investasi kini lebih terpusat ke pemerintah pusat, terutama setelah berlakunya UU Cipta Kerja.
Baca Juga: Hampir 20 Tahun Berkuasa, PKS Tumbang di Depok
"Kementerian Investasi/BKPM memegang kendali penuh atas investasi. Selama arah pembangunan tetap untuk kesejahteraan masyarakat, urusan investasi dan kemudahan berusaha tidak akan terganggu, siapa pun pemenangnya," jelas Nailul.
Meski kemenangan besar KIM Plus membawa stabilitas politik yang diharapkan dunia usaha, para pengamat dan pelaku bisnis menekankan pentingnya menjaga keseimbangan kekuasaan dan inklusivitas dalam pemerintahan.
Hal ini diharapkan tidak hanya menjaga iklim investasi, tetapi juga memperkuat demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.
Selanjutnya: 2 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu Di ATM BCA, Tetap Ada Uang Meski Dompet Tertinggal
Menarik Dibaca: Rose & Bruno Mars APT Bertahan di Peringkat 1 Japan Hot 100
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
