Reporter: Noverius Laoli | Editor: Markus Sumartomjon
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong industri mengembangkan dan mengaplikasi potensi sumber daya hutan untuk bioenergi. Langkah memanfaatkan energi terbarukan berbasis sumber daya hutan itu bisa mendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor energi dalam mitigasi perubahan iklim. Untuk memicunya, perlu ada kebijakan tarif yang menarik untuk listrik dari energi terbarukan.
Peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan KLHK Haruni Krisnawati mengatakan dalam dokumen Niat Kontribusi Nasional (Nationally Determined Contributions/NDC) pada Persetujuan Paris, Indonesia mencanangkan mengurangi emisi 29% dari Bussines as Usual pada tahun 2030. Sebanyak 11% berasal dari sektor energi atau setara dengan 314 Metrik Ton setara karbondioksida (CO2).
Dalam bentuk biomasa, energi bisa dihasilkan melalui pengolahan pelet kayu dan arang. Sementara beberapa pohon bisa menghasilkan minyak nabati yang bisa diolah menjadi biodiesel dan biogasoline, seperti kelapa sawit, nyamplung, kemiri sunan, kelapa, dan aren.
Menurut Haruni, ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) untuk pemanfaatan energi dari sumber daya hutan sudah tersedia. Namun perlu diaplikasikan dalam skala yang lebih luas. “Perlu juga dukungan berbagai pihak,” katanya, Rabu (1/11).
Kepala Pusat Kebijakan Keenergian ITB Retno Gumilang Dewi menyatakan untuk mendorong pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi, diperlukan kebijakan tarif energi yang tepat. “Alihkan sebagian subsidi energi untuk mendorong pengembangan energi terbarukan melalui pendanaan penelitian dan subsidi harga sementara. Selain itu perlu juga diimplementasikan feed in tarif bagi energi terbarukan,” katanya.
Retno mengingatkan, pencapaian target NDC dari sektor energi penuh tantangan. Untuk itu, perlu dibangun rencana aksi berdasarkan target penurunan emisi saat NDC disusun. “Rencana aksi itu juga perlu dimasukkan dalam agenda pembangunan nasional,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
