Reporter: Yohan Rubiyantoro | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Tim Advokasi Sawit Perbatasan (TASP) mendesak pemerintah untuk menghentikan perencanaan pengembangan dan pembangunan mega proyek perkebunan kelapa sawit di wilayah perbatasan RI-Malaysia. “Ini akan menggusur dan merusak ekosistem hutan-hutan masyarakat adat,” ucap Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh, Kamis (20/8).
Komnas menilai, belakangan ini kerap terjadi pembabatan hutan skala besar untuk kepentingan pembangunan lahan kelapa sawit. Hal ini terjadi dengan terus-menerus di wilayah perbatasan sekitar Kalimantan.
Seharusnya pemerintah mengupayakan terlebih dahulu perkebunan sawit milik masyarakat yang sudah ada, dengan memperbaiki sistem manajemen budidaya perkebunan yang berpihak kepada rakyat. “Jangan negeri ini ditargetkan menjadi penghasil CPO terbesar di dunia melalui ekspansi perkebunan sawit baru,” kata Ridha.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
