Reporter: Filemon Agung | Editor: Handoyo .
Lalu, pada 2022 nanti sejumlah PLTU bakal diikutsertakan dalam skema carbon tax dan carbon trade. "Nanti ada kerangka blended finance di dalam ETM yang mereka akan memanfaatkan dana-dana carbon reduction fund (CDF) sebagai mekanisme untuk membeli aset PLTU baik tunai maupun secara equity," terang Joko.
Joko mengungkapkan, saat ini skemanya telah disiapkan dimana pemerintah bekerjasama dengan mitra pembangunan untuk mengatur agenda ETM. Dananya pun akan bersifat kolaborasi dikelola dengan beberapa opsi antara lain melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) atau Indonesia Investmenet Authority (INA).
Sayangnya, Joko belum bisa merinci lebih jauh besaran dana yang harus ditanggung dari kompensasi jika PLTU-PLTU dipensiunkan lebih awal dari masa kontrak. Yang terang, kebutuhan kompensasi diarahkan agar tidak membebani APBN.
"Disisi lain punya voice yang baik terhadap kebutuhan investasi. Jadi bagaimana menciptakan balancing yang baik, juga jangan sampai semua mekanisme pendanaan hanya bebankan APBN," ujar Joko.
Baca Juga: SKK Migas prediksi terjadi selisih kurang pasok untuk gas pipa di kuartal IV 2021
Joko pun memastikan, peran pemerintah dalam skema ETM ini nanti tidak serta merta memberikan uang cash dalam bentuk APBN, melainkan bisa juga melalui skema pemberian insentif untuk program-program yang ada. Sementara itu, Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan, ada liabilitas yang harus ditanggung dari rencana menghentikan operasi PLTU.
Darmawan menjelaskan, hingga 2028 ada rencana mempensiunkan 5,4 GW PLTU yang membuat ada potensi penambahan kompensasi sekitar US$ 3,8 miliar. PLN pun saat ini masih mengacu pada skema natural early retirement dimana PLTU yang bakal dipensiunkan yakni PLTU yang masa keekonomiannya sudah habis.
Opsi lain untuk mempercepat early retirement yakni dengan mendorong akuisisi aset PLTU PLN oleh pihak ketiga dengan skema ETM. "Apa bisa kita berpikir cerdas agar ada early retirement? Jawabannya bisa, yaitu gunakan ETM yaitu PLTU yang dimiliki PLN sekarang misalnya usia sampai 2044 apa mungkin diakuisisi pihak ketiga dengan green finance," kata Darmawan.
Kendati demikian, Darmawan mengungkapkan skema ini berpotensi menambah kenaikan biaya yang harus ditanggung dari APBN. Darmawan pun memastikan, PLN berkomitmen penuh mengejar target emisi dan mendorong akselerasi pembangkit EBT ke depannya. Untuk saat ini, PLN diakui masih meramu cara terbaik untuk program early retirement PLTU yang ada.
"Kita masih berusaha bernavigasi agar early retirement PLTU kita adalah soft, bukan all of a sudden. Kita harus lakukan planning yang sangat holistik dan intelligent," imbuh Darmawan.
Selanjutnya: Tumpang tindih regulasi hambat investasi kelistrikan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
