/2026/09/28/1722386586.jpg "Krisis Logistik Laut Mengancam, Harga Barang Terancam Naik")
Reporter: Nina Dwiantika | Editor: Nina Dwiantika
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ancaman kenaikan biaya logistik kian membayangi perekonomian nasional. Kelangkaan kapal domestik, lonjakan tarif angkutan laut, hingga kemacetan di sejumlah pelabuhan utama berpotensi mengerek harga barang dan menambah beban masyarakat.
Tekanan ini semakin terasa sejak pertengahan 2026. Data Samudera Indonesia menunjukkan sejumlah kapal mulai beralih dari rute domestik, seperti Surabaya–Makassar, ke jalur internasional Singapura–India seiring meningkatnya permintaan global.
Di saat bersamaan, tarif angkutan laut terus menanjak. Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo) mencatat tarif pengiriman domestik naik dua digit, dengan biaya transportasi kini menyerap 40%–50% dari total biaya operasional perusahaan kurir.
Persoalan semakin pelik akibat kemacetan di sejumlah pelabuhan. Di Tanjung Priok, misalnya, rasio okupansi lapangan penumpukan peti kemas domestik meningkat dari 56% pada Januari menjadi 72% pada Mei 2026.
Sementara itu, waktu antre kapal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, mencapai rata-rata 30 jam pada Mei 2026. Pendangkalan di Pelabuhan Belawan, Medan, juga membatasi kapasitas kapal yang dapat masuk dari sebelumnya 400–1.000 TEUs menjadi hanya 200–300 TEUs.
Pengamat kebijakan publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Gusti Raganata menilai, persoalan tersebut bukan sekadar gangguan operasional pelabuhan, melainkan ancaman serius bagi stabilitas harga dan daya saing ekonomi nasional.
"Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa intervensi, akan terjadi kenaikan biaya logistik yang terus berlanjut dan dampaknya merembes ke berbagai sektor," ujar Gusti belum lama ini.
Menurut Gusti, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu kelompok yang paling rentan. Membengkaknya ongkos pengiriman antarpulau berpotensi mengerek biaya produksi sekaligus melemahkan daya saing harga produk mereka.
Tak hanya itu, sektor ritel juga menghadapi risiko terganggunya pasokan barang, termasuk kebutuhan pokok. Jika berlarut-larut, kondisi ini berpotensi memicu tekanan inflasi sekaligus mengurangi daya tarik investasi di sektor manufaktur dan perdagangan.
Gusti melihat persoalan logistik maritim berakar pada sejumlah masalah struktural. Di antaranya, ketergantungan impor yang mencapai 95% kebutuhan kapal nasional, ketimpangan muatan balik, rendahnya produktivitas pelabuhan, hingga lemahnya konektivitas dan koordinasi antarinstansi.
Meski PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) telah melakukan sejumlah pembenahan, termasuk penambahan alat berat dan integrasi sistem digital, langkah tersebut dinilai belum cukup menyelesaikan persoalan yang melibatkan banyak sektor.
Karena itu, Gusti mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, mempercepat pembenahan tata kelola logistik maritim. Langkah yang diperlukan mencakup modernisasi kebijakan cabotage, penguatan pembiayaan armada nasional, percepatan pengerukan pelabuhan, serta perbaikan pengelolaan muatan balik.
Selain itu, pemerintah perlu membentuk forum koordinasi lintas-instansi yang permanen dan memiliki kewenangan mengikat agar penanganan masalah logistik tidak terus bergantung pada kebijakan darurat.
"Tanpa langkah sistemik dan terintegrasi, bom waktu krisis logistik nasional ini berisiko meledak dalam bentuk lonjakan harga yang membebani masyarakat luas," tegas Gusti.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
