Reporter: Filemon Agung | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah kian serius mendorong penghematan impor Liquified Petroleum Gas (LPG) dengan meningkatkan produksi sejumlah lapangan gas bumi khususnya yang mengandung potensi propane (C3) dan butane (C4).
Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto mengatakan, sejumlah lapangan gas bumi di Indonesia menyimpan potensi C3 dan C4.
"Kita mendorong karena memang ada potensi untuk bisa kita mendapatkan tambahan produksi dari lapangan-lapangan kita kira-kira sekitar 900 ribu sampai 1 juta ton per tahun ya dari situ," kata Dwi di Jakarta, Selasa (27/8).
Asal tahu saja, fraksi C3 dan C4 merupakan komponen dalam memproduksi LPG. Dwi menjelaskan, salah satu pertimbangan dalam mengoptimalkan potensi C3 dan C4 di Indonesia adalah dari sisi keekonomian. Pihaknya pun terus berkoordinasi dengan PT Pertamina untuk dapat membeli dengan harga yang dapat meningkatkan keekonomian dari produk C3 dan C4.
Baca Juga: Kementerian ESDM Rencanakan Pembatasan BBM Bersubsidi Mulai 1 Oktober 2024
Untuk itu, ke depannya SKK Migas akan mendorong optimalisasi lapangan-lapangan gas bumi eksisting yang memiliki potensi C3 dan C4. Bahkan, SKK Migas menargetkan agar pengembangan lapangan gas bumi nantinya turut mewajibkan ketentuan untuk integrasi produksi LPG.
"Sudah ada produksi LPG dari lapangan-lapangan eksisting, potensinya yang lain-lain juga masih ada. Jadi nanti pengembangan untuk Plan of Development (POD) itu sudah harus kita integrasikan dengan pengembangan LPG untuk rich gas," tegas Dwi.
Kontan mencatat, ada potensi gas mencapai 1,5 juta metrik ton (MT) yang bisa memenuhi kebutuhan LPG di Indonesia.
Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Kurnia Chairi mengatakan, sumber potensi gas ini berasal dari beberapa lapangan gas di Indonesia.
"Ada sekitar 1,5 juta ton MT potensi di lapangan gas kita yang bisa diproduksi menjadi LPG, tetapi harus diproses lebih lanjut. Setidaknya sudah kita petakan, ini akan mengurangi impor LPG kita," jelas Kurnia pada Juni silam.
Di sisi lain, subsidi LPG tabung 3 kg mengambil porsi terbesar jika dibandingkan dengan subsidi BBM dan listrik. Sesuai APBN tahun anggaran 2023, subsidi LPG tabung 3 kg mencapai Rp 117,85 triliun.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, realisasi volume LPG 3 kg (PSO) setiap tahunnya menunjukkan peningkatan. Misalnya tahun 2019, realisasinya mencapai 6,84 juta metrik ton, lalu 2020 sebesar 7,14 juta metrik ton. Angka ini naik menjadi 7,46 juta metrik ton di 2021 dan lanjut naik 7,80 juta metrik ton di 2022.
Komitmen untuk menekan impor LPG sebelumnya turut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI pada Senin (26/8).
Bahlil mengatakan, konsumsi LPG Indonesia mencapai 7 juta ton sementara kemampuan produksi dalam negeri hanya mencapai sekitar 1,8 juta ton.
Bahlil pun mendorong dilakukannya upaya hilirisasi LPG di Indonesia pada 2025-2026 mendatang.
"Ke depan, (sumber) gas yang muncul di tahun 2025-2026 yang C3 dan C4 kita akan bangun industri hilirisasi untuk membuat ketahanan energi kita. Agar LPG kita bisa kita bangun dalam negeri," ungkap Bahlil.
Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Moshe Rizal mengatakan, pengembangan potensi LPG pada lapangan gas bumi saat ini masih menghadapi tantangan keekonomian.
"Kilang LPG kita tuh nggak berkembang karena memang tidak ekonomis. Harga gas hulu kita itu sudah terlalu tinggi, sedangkan harga jual LPG-nya itu bisa dibilang terlalu rendah. Kendala itu harus dibereskan," kata Moshe kepada Kontan, Selasa (27/8).
Moshe melanjutkan, dalam mengatasi persoalan keekonomian tersebut, Pemerintah Indonesia harus ikut campur tangan salah satunya dengan pemberian subsidi untuk menutup gap biaya produksi dan harga jual tersebut.
Tantangan keekonomian dinilai juga berlaku untuk rencana integrasi infrastruktur dalam POD lapangan gas. Pemerintah dinilai perlu memperhatikan dampaknya kepada investasi kontraktor migas.
Terlebih, banyak infrastruktur gas bumi Indonesia yang sudah tergolong tua. Pemerintah pun didorong untuk turut berinvestasi mengembangkan infrastruktur gas bumi serta mendorong kepastian pembeli gas bumi dari lapangan-lapangan yang akan berproduksi.
Baca Juga: Kementerian ESDM Lanjutkan Program Rice Cooker Gratis
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
