Menakar Efek Domino dari Pemangkasan RKAB Batubara Tahun Ini

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan batubara 2026 dinilai akan memiliki reaksi berantai atau efek domino, tidak hanya kepada industri batubara namun pada industri-industri yang membutuhkan maupun yang mendukung industri emas hitam ini bekerja.

Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA), Priyadi menyebut, kepastian pemangkasan RKAB batubara tahun ini masih ditunggu oleh para penambang.

“Urusan RKAB memang masih menjadi tantangan. Masih menunggu dan was-was, nantinya dalam penyesuaian ini,” ungkap dia dalam agenda APBI yang dilaksanakan di Jakarta, Selasa (24/02/2026).

Sebelumnya, Direktur Eksekutif APBI, Gita Mahyarani mengatakan kepada Kontan, pemerintah perlu mencermati pengaruh pemangkasan RKAB 2026, terhadap harga batubara ke depan.

"Harga batubara sangat ditentukan oleh respons pasar global dan kebijakan negara konsumen utama. Tapi pasar batubara bersifat global dan sangat responsif. Jika terjadi penyesuaian produksi, pasar tidak akan diam, tetapi akan bereaksi dengan mencari alternatif pasokan," jelas Gita kepada Kontan, Kamis (8/1/2026).

Gita menambahkan, negara-negara konsumen utama yang memiliki cadangan dan kapasitas produksi domestik, seperti China dan India, dapat meningkatkan produksi dalam negerinya.

Baca Juga: Pemangkasan RKAB Batubara,Pengusaha Pelayaran Bersiap Pergeseran Penawaran-Permintaan

Secara garis besar, menurut Gita, meskipun Indonesia mengatur produksi melalui RKAB ke depan, pengaruh terhadap harga tidak bersifat linear dengan pemangkasan produksi tahun ini.

"Selain itu, pembeli juga memiliki opsi pasokan dari negara produsen lain. Karena itu, pengaruh terhadap harga tidak bersifat linier dan tidak bisa dilihat hanya dari sisi Indonesia," tambahnya.

Pengaruh Pemangkasan Produksi terhadap Keandalan Listik

Meski menargetkan Net Zero Emmision pada 2060, kapasitas pembangkit utamanya di Kawasan Sumatra-Jawa-Bali masih didominasi oleh PLTU yang menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama.

Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) sebagai wadah dari Independent Power Producer (IPP) mengatakan saat ini keandalan listrik telah memasuki masa kritis.

Dewan Pengawas APLSI, Joseph Pangalila mengatakan dalam standar PLTU, ukuran ketahanan energi primer (batu bara) di PLTU dihitung berdasarkan Hari Operasi Pembangkit (HOP) selama 25 hari. Artinya, stok batu bara yang tersedia di area penyimpanan pembangkit aman untuk beroperasi selama 25 hari ke depan tanpa pengiriman batu bara baru.

“Sekarang ini sebetulnya sudah sangat kritis, karena kebanyakan pembangkit itu listriknya, ketersediaan batu baranya itu sudah di bawah 10 hari. Bahkan di Jawa-Bali yang ada 25 hari itu hanya 2 pembangkit. Jadi memang sudah sangat kritis,” ungkap dia dalam agenda yang sama.

Joseph yang juga menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Cirebon Electric Power (Cirebon Power) ini mengatakan bahwa dampak dari menipisnya ketersediaan batubara sebetulnya sudah bermula sejak tahun lalu.

“Mulai berkurang kepada kami dan akhir-akhir ini semakin parah juga,” kata dia.

Baca Juga: Pemangkasan Pasokan Batubara, PLN Buka Suara Soal Ketersediaan Batubara

Untuk diketahui, dalam catatan APLSI, sumbangan IPP atau produsen listrik swasta dalam kelistrikan nasional saat ini cukup besar, yaitu hampir 50% kelistrikan di Tanah Air dikontribusikan dari IPP.

Joseph menambahkan keadaan ini dapat diperparah dengan adanya pemangkasan RKAB batubara tahun ini.

“Sekarang ini saja dengan RKAB belum dikurangi, itu ketersediaan batu baranya sudah sangat kritis. Nah bagaimana ke depan?” tanyanya.

Jasa Tambang Bersiap dengan Potensi PHK

Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (Aspindo) mengungkap adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada sektor jasa pertambangan jika pemangkasan produksi melalui Rancangan Anggaran Kerja dan Belanja (RKAB) 2026 dilakukan.

Ketua Umum Aspindo, Bambang Tjahjono mengatakan kinerja sektor jasa tambang tahun ini akan sangat bergantung pada besar RKAB yang diputuskan oleh Pemerintah melalui Kementerian ESDM.

“85-90 persen tambang batubara itu dikerjakan oleh kontraktor, jadi kami ujung tombaknya. Kontraktor lah yang akan menderita pertama jika ada pemangkasan yang disebutkan,” ungkap Bambang dalam agenda APBI yang dilaksanakan di Jakarta, Selasa (24/02/2026).

Bambang menambahkan, pemangkasan produksi batubara akan membuat munculnya alat idle atau kondisi ketika alat berat atau kendaraan operasional menyala (mesin hidup) tetapi tidak melakukan aktivitas produktif (berhenti/stasioner) dalam jangka waktu tertentu.

“Imbasnya kemana? Yang jelas alat idle atau nganggur, dampak ke cashflow,” tambahnya.

Dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) Bambang tidak menampik bahwa terdapat potensi PHK jika mesin/alat tambang tidak bekerja dalam jangka panjang.

“Itu pasti ada dampaknya ke keputusan dirumahkan dulu, jangka panjangnya ya PHK. Karena ujung tombak yang merasakan duluan, jadi paling resah anggota kita,” ungkap dia.

Asosiasi Pelayaran Ungkap Potensi Kapal Idle  

Sekretaris Umum DPP INSA, Darmansyah Tanamas mengatakan dalam 5 tahun terakhir, pertumbuhan armada pelayaran nasional cukup signifikan, terdapat penambahan sekitar 3.000 armada untuk Tug Boat (Kapal Tunda) dan Barge (Kapal Tongkang) untuk angkutan batubara.

“Ini adalah antisipasi dengan pertumbuhannya sektor batubara. Nah, dengan adanya kebijakan ini (pemangkasan RKAB) tentu akan ada kontraksi,” ungkap Darmansyah dalam agenda APBI yang dilaksanakan di Jakarta, Selasa (24/02/2026).

Darmansyah menjelaskan dalam perhitungan INSA, dengan anggapan bahwa produksi batubara tahun ini turun ke angka 600 juta ton. Jumlah ini turun 190 juta ton dibandingkan produksi sepanjang tahun lalu yang mencapai 790 juta ton.

Baca Juga: Pemerintah Pastikan Suplai Batubara PLTU Aman di Tengah Wacana Pemangkasan RKAB

Hilangnya 190 juta ton ini, menurut Darmansyah akan berdampak pada idle atau tidak beroperasi sejumlah Tug Boat dan Barge.

“Ada 190 juta per tahun (yang tidak diproduksi) kalau dibagi 190 juta itu asumsinya adalah 75% atau 142 juta ton untuk ekspor, dan 25% atau 47,5 juta untuk domestik, non-DMO. Dari 47,5 juta ton tadi, kami asumsikan sebanyak 23,5 juta (ton) itu diangkut (oleh sistem pelayaran dalam negeri),” jelas dia.

Menurut dia, dalam perhitungan INSA, keadaan ini akan berdampak pada 661 tug boat and 26 unit barge yang berhenti beroperasi karena terdapat volume batubara yang hilang tersebut.

Target PNBP Tambang Berhadapan dengan Pemangkasan Produksi Batubara

Jimmy Gunarso, Direktur PT Coalindo Energy, menjelaskan Indonesia merupakan eksportir batubara laut terbesar dunia, namun porsinya hanya sekitar 8% dari produksi global.

Pasar utama Indonesia China dan India juga merupakan produsen terbesar, sehingga posisi Indonesia tidak sepenuhnya menentukan harga dunia.

Ekspansi produksi pasca lonjakan harga 2022 memicu oversupply pada 2024–2025 dan menekan harga hingga sekitar US$40 per ton. Pemangkasan produksi berpotensi menciptakan supply shock sekitar 100 juta ton yang dapat mendorong kenaikan harga jangka pendek.

“Harga sudah naik sekitar 10–15% sejak awal tahun karena pasokan menipis. Tetapi kenaikan ini berpotensi tidak bertahan lama karena permintaan global, termasuk meningkatnya energi terbarukan di China,” jelasnya.

Menurutnya, perubahan produksi dapat memengaruhi target penerimaan negara. Dengan kontribusi batubara yang dominan atau sekitar 60% terhadap total PNBP minerba, keseimbangan antara harga dan volume menjadi krusial.

Dalam simulasi ekonomi, harga batubara kalori 4.200 kcal/kg diperkirakan perlu mencapai sekitar US$74 per ton untuk menutup penurunan volume produksi dalam mengejar target penerimaan negara.

Baca Juga: Stok Batubara Menipis, APLSI Sebut Sektor Kelistrikan Nasional Tengah Kritis

Selanjutnya: Bitcoin Bangkit ke US$ 66.000, Rumor Jane Street Picu Spekulasi Tekanan Institusional

Menarik Dibaca: Peringatan Dini BMKG Cuaca Besok (26/2), Provinsi Ini Diguyur Hujan Sangat Lebat

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News