Reporter: Agus Triyono, Febrina Ratna Iskana, Teodosius Domina | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Alih-alih padam, konflik di tubuh perusahaan minyak milik negara, Pertamina, makin berkobar hebat. Tiada jalan lain, dua petinggi Pertamina dicopot demi memadamkan api.
Kemarin, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Mariani Soemarno mencopot Dwi Soetjipto dari Direktur Utama Pertamina, dan wakilnya, Ahmad Bambang. Keputusan ini sesuai dengan rekomendasi Dewan Komisaris Pertamina. "Atas dasar pertimbangan itu, kami ambil keputusan itu," kata Rini seusai melapor kepada Presiden Joko Widodo, Jumat (4/2).
Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng menyatakan, Dewan Komisaris Pertamina akan mencari talenta baru untuk mengisi posisi direktur utama. Kandidatnya bisa dari dalam maupun dari luar Pertamina. "Mudah-mudahan tidak perlu 30 hari sudah ada direktur utama yang baru," ujar Tanri.
Dia menambahkan, pertimbangan pencopotan itu akibat konflik antara Dwi dan Bambang, sehingga menyebabkan macetnya roda organisasi Pertamina. Bahkan posisi Wakil Dirut Pertamina justru mengganjal kerjasama tim di Jakarta. Alhasil, dewan komisaris yang semula mengusulkan posisi wakil dirut, merekomendasikan posisi ini dihapus lagi.
Yang jelas, bibit bara konflik itu mulai tampak sejak awal Bambang menjabat posisi nomor dua di Pertamina. Ada sejumlah hal yang menjadi indikasinya (lihat infografik).
Konflik ini jelas tak hanya merugikan Pertamina, melainkan juga negara. Sebab, perusahaan migas itu tengah menggotong proyek infrastruktur negara di bidang migas senilai Rp 700 triliun.
Beberapa sinyal konflik Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang, berdasarkan riset dan wawancara yang dihimpun KONTAN:
1. Tidak ada komunikasi antara Dwi dan Ahmad Bambang. Misalnya, apabila dirut ke luar kota, tandatangan harus dilakukan oleh wadirut. Pada kenyataannya, itu tidak terjadi sehingga membuat keputusan menjadi lambat.
2. Lambatnya pemilihan 20 posisi strategis di Pertamina yang harus diganti dan diisi dengan orang baru. Misalnya Direktur Utama Pertagas, direktur Utama Pertamina EP, dan lainnya. Hal ini disinyalir sebagai buntut konflik dua petinggi Pertamina itu.
3. Impor solar menyelonong begitu saja. Wadirut Pertamina meneken keputusan impor dan alokasi impor sekaligus. Harusnya, keputusan impor ditandatangani oleh Direktur Utama Pertamina.
Kenaikan harga BBM non-subsidi pada Kamis, 5 Januari 2017. Dirut dan Wadirut tidak sejalan dengan keputusan tersebut. Kabar yang beredar, Dwi tidak setuju dengan kenaikan harga BBM karena belum saatnya naik harga.
5. Pengangkatan Direktur Pengolahan Pertamina Toharso dan Direktur Marketing Pertamina M. Iskandar kabarnya hanya dihadiri dan diteken oleh Wadirut. Seharusnya, Dirut yang menekan dan melantik pengangkatannya.
6. Konflik makin panas dan berbuntut panjang. Salah satu akibatnya, penangangan kilang terabaikan. Kilang pun risak sehingga efisiensi tidak berjalan.
7. Kesalahan pengiriman minyak mentah dari Glencore Plc ke kilang Balikpapan. Saati ut, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto menduga ada hal yang tidak beress dalam kesalahan pengiriman minyak ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
