Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) mundur dari lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Nage di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Padahal WKP Nage telah difasilitasi government drilling berupa survei geokimia, geofisika, geosains, dan pengeboran dua sumur.
Manager Corporate Communication & Stakeholder Management Pertamina Geothermal Energy, Muhammad Taufik mengatakan, pihaknya mengapresiasi upaya pemerintah dalam mengurangi risiko hulu pemboran sektor panas bumi melalui program government drilling.
“Terkait dengan penawaran Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Nage, terdapat beberapa faktor dari sisi resiko maupun keekonomian yang menjadi pertimbangan sehingga perseroan tidak menindaklanjuti penawaran tersebut,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (5/12).
Baca Juga: Pertamina Geothermal (PGEO) Bisa Maksimalkan Cuan dari Perdagangan Karbon
Dalam catatan Kementerian ESDM, WKP Nage memiliki luas 10.414 Hektare (Ha) dan terletak sekitar 6 km sebelah timur dari Gunung Inrie atau berjarak 11 km selatan Kota Bajawa. Cadangan mungkin WKP ini sebesar 19 MW2 dengan perkiraan temperatur reservoir 278-284 derajat celcius. Adapun rencana kapasitas pengembangan WKP ini sebesar 20 MWe.
Meski melepas WKP Nage, Taufik menyatakan, PGEO sedang mempelajari potensi dua WKP yang sedang dilelang pemerintah di akhir tahun ini yakni WKP Cisolok Cisukaramw di Jawa Barat dan WKP Bora Polu di Sulawesi Tengah.
“Kami sedang mempelajari potensi kedua area tersebut. Maka dari itu, sampai saat ini belum ada informasi lebih lanjut yang dapat kami sampaikan,” ujarnya.
Secara umum, di tahun depan PGEO akan berfokus untuk menjadi 1 GW company dalam dua tahun mendatang melalui strategi quick wins. Pihaknya akan menyiapkan belanja modal US$550 juta untuk 2024.
“Ke depan Perseroan akan fokus menambah 340 MW melalui strategi quick wins,” ungkapnya.
Penambahan 340 MW ini akan didapatkan dari proyek-proyek yang sudah siap dieksekusi seperti Hulu Lais (Unit 1 dan 2) sebesar 110 MW, Lumut Balai (Unit 2) sebesar 55 MW serta optimalisasi teknologi co-generation di area-area existing.
Pemerintah Perbaiki Sistem Lelang WKP Panas Bumi
Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM, Harris Yahya menyatakan, dalam proses pelelangan WKP panas bumi ini pihaknya ingin memastikan terlebih dahulu bahwa ada badan usaha yang tertarik jika pelelangan dilaksanakan. Oleh karenanya saat ini sedang dilakukan market sounding.
“Untuk Nage dan Cisolok akan kami lelang dahulu sebelum Bora Polu,” ujarnya dihubungi terpisah.
Sebelumnya, Harris menyatakan, Kementerian ESDM akan melakukan perbaikan dalam sistem lelang misalnya dari segi waktu pelelangan yang tadinya agak panjang akan diperpendek.
“Kemudian jaminan pelelangan yang tadinya Rp 1 miliar atau Rp 2 miliar itu akan dikurangi,” jelasnya
Sebelumnya pemerintah telah melakukan sosialisasi pengembangan panas bumi di daerah Cisolok. Kegiatan ini merupakan langkah awal proses penawaran WKP Cisolok Cisukarame.
Proses penawaran WKP ini ditargetkan dimulai pada bulan September 2023 dan diharapkan selesai pada Februari 2024 sehingga pemegang Izin Panas Bumi (IPB)-nya akan didapatkan pada pertengahan tahun 2024 mendatang.
WKP Cisolok Cisukarame merupakan wilayah kerja yang dimiliki oleh pengembang yang lain namun tidak sampai kegiatan eksplorasi. Selanjutnya dilakukan kegiatan eksplorasi berupa pengeboran sumur slim hole oleh Badan Geologi Kementerian ESDM.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
